UNY dan Adhi Karya Kolaborasi, Hasilkan Buku Kesehatan Keuangan UMKM
Prodi Sarjana Terapan Akuntansi UNY bekerja sama dengan PT Adhi Karya menghasilkan buku tentang deteksi dini kesehatan keuangan UMKM.
Pj Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Nana Sudjana pada Rapat Koordinasi dan Monitoring Program Pencegahan Korupsi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Senin (24/10/2023). Ist/humaspemprov
SEMARANG–Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya dan strategi untuk mencegah Tindakan korupsi di lingkungannya.
Pj Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Nana Sudjana mengaku, berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi.
"Pemprov Jateng telah mengeluarkan berbagai kebijakan, implementasinya antara lain program pencegahan korupsi melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK, pelaporan LHKPN, dan LHKASN," kata Nana pada Rapat Koordinasi dan Monitoring Program Pencegahan Korupsi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Senin, 24 Oktober 2023.
BACA JUGA: Setelah Jadi Cawapres Prabowo, Nasib Gibran di PDIP Masih Menggantung
Selain itu, upaya lain dengan memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan melalui berbagai aplikasi. Seperti e - planning, e - budgetting, e-shb (standar harga barang), dan e-controlling. Pengelolaan secara digital ini dinilai mampu menciptakan transparansi dan lebih mudah dikontrol.
Nana mengaku, beberapa program yang sudah berjalan di kepemimpinan yang lalu akan tetap dilakukan, termasuk meningkatkan pengawasan internal aparatur sipil negara (ASN).
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah III KPK, Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama mengatakan, Pemprov Jateng berhasil memperoleh nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) dari KPK sebesar 95.
Nilai itu merupakan hasil monitoring kegiatan-kegiatan dalam pencegahan korupsi. Perolehan itu lebih tinggi dari yang ditargetkan KPK yang hanya 90.
"Selama ini kami berkomunikasi dengan jajaran Jawa Tengah sangat cukup baik sekali, sangat bagus, sehingga bismillah sampai hari ini Provinsi Jawa Tengah, dalam kondisi aman," kata Bachtiar.
Dikatakan dia, mayoritas pemerintah kabupaten/ kota di Jateng juga memeroleh nilai MCP lebih dari yang ditergetkan KPK. Berdasarkan catatannya, tidak lebih dari 7 pemerintah kabupaten/ kota yang meraih nilai di bawah 90.
Meskipun demikian, Bachtiar mengingatkan, KPK juga melakukan survei penilaian integritas (SPI). SPI ini untuk menunjukkan, apakah nilai kuantitas yang muncul dari MCP bisa dipertanggungjawabkan dengan keberadaan implementasi di lapangan.
Objek SPI, jelas Bachtiar, terdiri dari pihak internal lembaga, pihak eksternal (masyarakat yang mendapat layanan), dan dari kalangan ahli. "Ini harus paralel. Harus sejajar dengan nilai MCP tadi, jangan terlalu njomplang," ujarnya. (BC)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Prodi Sarjana Terapan Akuntansi UNY bekerja sama dengan PT Adhi Karya menghasilkan buku tentang deteksi dini kesehatan keuangan UMKM.
DPRD Kota Magelang menyiapkan Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai payung hukum untuk membangun ekosistem ekraf yang terarah, terintegrasi, dan berkelan
KAI Daop 6 Yogyakarta menyayangkan pengendara menerobos palang pelintasan di Jalan HOS Cokroaminoto, Jogja, dan mengingatkan ancaman sanksi hukum.
Pemkab Bantul menyiapkan 24 operasi pasar dan empat pasar murah menjelang Nataru untuk menjaga stabilitas harga, ketersediaan pangan, dan daya beli masyarakat.
Hujan lebat dan angin kencang di Sleman menyebabkan 10 pohon tumbang serta talud ambrol yang menutup akses jalan kampung.
Verval 22 gerai KDMP Kulon Progo telah rampung, tetapi seluruh fasilitas belum digunakan karena masih menunggu keputusan pemerintah pusat.