Wamen ATR Ungkap Arahan Nusron Wahid di Tengah Kasus Suap HGB
Wamen ATR Ossy Dermawan mengungkap arahan Nusron Wahid di tengah kasus suap HGB dan gratifikasi di lingkungan ATR/BPN.
Anies Sebut Pembangunan IKN akan Jadi Isu Ketimpangan Baru
Bakal calon presiden Anies Baswedan Mata Najwa saat menjadi narasumber dalam acara 3 Bacapres Bicara Gagasan seperti yang disiarkan kanal YouTube Universitas Gadjah Mada, Selasa (19/9/2023).
Harianjogja.com, JAKARTA—Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa menimbulkan isu ketimpangan baru. Hal itu diungkap Anies dalam dialog publik Muhammadiyah di UMS Solo, Rabu (22/11/2023).
Capres yang diusung Koalisi Perubahan itu menyampaikan bahwa IKN bukanlah sebuah bentuk pemerataan di Indonesia. Sebab, pemindahan ibu kota itu justru menambah masalah baru.
BACA JUGA: Kepala BIN Nggak Percaya Ada Pakta Integritas Mendukung Ganjar Pranowo
"Ketika tujuan membangun kota baru dengan tujuan pemerataan, itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," kata Anies dalam dialog publik Muhammadiyah di UMS Solo, Rabu (22/11/2023).
Lebih lanjut, kata Anies, seharusnya jika tujuannya untuk pemerataan maka dapat dilakukan dengan membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia.
"Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," tambahnya.
Selain itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan bahwa membangun kota besar di tengah hutan bakal membuahkan permasalahan baru, yakni ketimpangan.
BACA JUGA: Anies-Cak Imin Janjikan Jatah Menteri untuk Muhammadiyah
Dengan demikian, pembangunan IKN justru bertolak belakang dengan tujuan pemerataan dari pemerintah. Harusnya, kata Anies, pemerintah seharusnya membesarkan kota yang ada di seluruh Indonesia.
"Karena membangun 1 kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Share
Abdul Hamied Razak
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
