Siap Ikut Debat Cawapres, Gibran: Ikuti Aturan KPU Saja

Newswire Selasa, 05 Desember 2023 11:27 WIB

Siap Ikut Debat Cawapres, Gibran: Ikuti Aturan KPU Saja

Calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka berkesempatan berkunjung ke kediaman Ketua Pimpinan Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) Sragen, Jumat (1/12/2023) malam. (Solopos.com/Tri Rahayu)

Harianjogja.com, SOLO—Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sekaligus calon wakil presiden nomor urut dua mengaku akan mengikuti prosedur terkait debat capres-cawapres.

Ia mengatakan sebagai kontestas Pemilu akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Ngikut aja, saya ngikut ya," katanya di Solo, Jawa Tengah, Selasa (5/12/2023).

Disinggung mengenai apakah ia bersedia mengikuti debat dengan format lama, ia mengaku akan mengikutinya. "Saya ngikut aja ya," katanya.

Sebelumnya, KPU menegaskan pelaksanaan debat calon presiden dan calon wakil presiden dilakukan dengan merujuk pada UU Pemilu.

Debat Pilpres 2024 dilakukan sebanyak tiga kali untuk calon presiden dan dua kali untuk calon wakil presiden. Anggota KPU Idham Holik mengatakan akan menyampaikan kepada tim kampanye untuk menghadirkan semua paslon dalam setiap sesi debat.

Idham mengatakan hal tersebut tidak melanggar perundang-undangan.

Untuk debat calon presiden dan calon wakil presiden akan dilakukan sebanyak lima kali, yang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember dengan tema Hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Selanjutnya, debat kedua dilaksanakan pada 22 Desember dengan tema pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Untuk debat ketiga diselenggarakan pada 7 Januari dengan tema ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak, infrastruktur, keuangan, dan pengelolaan APBN.

Untuk debat keempat pada 21 Januari 2024 dengan tema energi, sumber daya alam, pajak karbon, pangan, lingkungan hidup, dan agraria serta masyarakat adat. Debat kelima pada 4 Februari dengan tema teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.