Bulog Terapkan Formula 2-3-4 untuk Jaga Mutu Beras SPHP
Bulog mengubah pola pengelolaan stok beras SPHP dari FIFO menjadi formula mixing 2-3-4 untuk menjaga mutu beras yang disalurkan.
Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten Temanggung Jawa Tengah meluncurkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) nol kilometer cepat, gratis dan dekat tanpa batas. Peluncuran dilakukan di Desa Ketitang, Kecamatan Jumo, Selasa (5/11/2023). - Antara
Harianjogja.com, TEMANGGUNG—Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten Temanggung Jawa Tengah meluncurkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) nol kilometer cepat, gratis dan dekat tanpa batas. Peluncuran dilakukan di Desa Ketitang, Kecamatan Jumo, Selasa (5/11/2023).
"Kami dari pemerintah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inovasi yang tidak harus kita bimbing tetapi sudah muncul dari masyarakat, pemerintah desa, yang pertama memberikan apresiasi," kata Penjabat Sekda Kabupaten Temanggung Agus Sujarwo di Temanggung, Selasa (5/12/2023).
Kedua, terus mendorong agar pemerintah desa yang yang lain bisa mengikuti jejak dari Desa Ketitang untuk membuat inovasi baru tidak hanya di pelayanan kependudukan tetapi inovasi yang lain.
Selanjutnya dari Pemerintah Kabupaten Temanggung, katanya, tidak hanya mendorong dan memberikan apresiasi, tetapi juga berusaha agar mampu menciptakan inovasi-inovasi baru yang mempermudah akses layanan apa pun.
"Kepada seluruh pemerintah desa di wilayah Kabupaten Temanggung saya berharap dan meminta agar inovasi seperti 0 kilometer ini bisa direplikasi oleh desa-desa lain dan bisa lebih ditingkatkan agar layanan administrasi kependudukan agar bisa lebih cepat lebih transparan lebih mudah dan yang paling penting gratis untuk masyarakat," katanya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Temanggung Bagus Pinuntun menyampaikan layanan yang membahagiakan mudah, cepat, gratis kemudian betul-betul tidak dipungut biaya tanpa melalui calo jawaban 0 kilometer.
"Sehingga masyarakat di 0 kilometer ini tidak perlu keluar rumah, sudah dilayani yang merupakan kolaborasi komitmen antara pemerintah desa dan Disdukcapil," katanya.
BACA JUGA: Pemilu 2024, Wisma Atlet Kemayoran Diusulkan Jadi Tempat Rekapitulasi
Sementara Kades Titang Gery Setiawan menuturkan hari ini meluncurkan program inovasi terbaru pelayanan administrasi kependudukan yaitu kasih nama 0 kilometer.
"Administrasi kependudukan 0 kilometer ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi kependudukan baik itu kartu keluarga, kemudian akte, surat pindah secara langsung, jadi pemerintahan Desa Ketitang ini berupaya penuh untuk bisa melayani masyarakat sepenuh hati langsung datang ke rumah," katanya.
Ia menyampaikan jadi masyarakat tidak perlu perlu datang ke kantor desa cukup nunggu di rumah dan angkat HP-nya dan hubungi nomor petugas dan petugas akan datang langsung ke rumah yang bersangkutan.
"Harapan kami ke depan masyarakat bisa merasakan program ini, tidak ada lagi warga yang tidak punya KK, warga yang tidak punya akta, warga yang susah untuk mengurus administrasi kependudukan. Jadi semua itu kita mudahkan sampai masuk ke rumah-rumah dan nantinya ada komunikasi langsung antara pemerintah desa dengan warga," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Bulog mengubah pola pengelolaan stok beras SPHP dari FIFO menjadi formula mixing 2-3-4 untuk menjaga mutu beras yang disalurkan.
Jadwal SIM Keliling Kulonprogo hari ini 30 September 2026, lengkap dengan lokasi, jam pelayanan, syarat, dan ketentuan perpanjangan SIM.
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 30 September 2026 tersedia 15 perjalanan. Cek jam keberangkatan, kedatangan tiap stasiun dan tarif Rp8.000.
Dokter Yoga Yuniadi meluruskan anggapan obat hipertensi menyebabkan ginjal rusak dan menjelaskan pentingnya menjaga tekanan darah tetap terkendali.
Kuota LPG 3 kg 2027 dipangkas menjadi 8 juta ton. Pemerintah menyiapkan CNG, jargas, dan kompor listrik sebagai energi alternatif.
DPRD Kota Jogja mendorong pencegahan korupsi melalui penguatan sistem, tata kelola transparan, akuntabel, dan budaya integritas.