Pengrajin Batik Rinakit Perkuat Inovasi Produk
Esensi digitalisasi bagi Kelompok Pengrajin Batik Rinakit merupakan gambaran semangat para pelaku ekonomi kreatif
Ketua Komisi C DPRD Kota Magelang, Evin Septa Haryanto Kamil berbicara dalam kegiatan DPRD Menyapa di Gedung Pertemuan Kelurahan Magersari Kota Magelang, Rabu (6/12/2023)./Istimewa
KOTA MAGELANG—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang mendorong partisipasi aktif masyarakat Kota Magelang untuk menangani sampah secara mandiri. Penanganan sampah yang baik akan menjadikan lingkungan lebih bersih dan sehat.
Hal itu terungkap dalam kegiatan DPRD Menyapa yang digelar di Gedung Pertemuan Kelurahan Magersari Kota Magelang, Rabu (6/12/2023).
Dalam DPRD Menyapa yang kali ini bertemakan Pengawasan Pengelolaan Persampahan, Komisi C DPRD Kota Magelang menyapa langsung warga Kelurahan Magersari.
Hadir dalam kegiatan ini, empat anggota DPRD Kota Magelang dari Komisi C, yakni Ketua Komisi C, Evin Septa Haryanto Kamil; Wakil Ketua Komisi C, Joko Mei Budi Utomo; serta dua orang anggota Komisi C, FX Sugianto, dan Muh Harjadi.
Ketua Komisi C, Evin Septa Haryanto Kamil menyebutkan kunci pengelolaan sampah adalah partisipasi aktif masyarakat.
Saat ini, pola penanganan sampah di Kota Magelang sudah baik, dan yang perlu dilakukan adalah mendorong masyarakat untuk sadar, peduli, dan terlibat aktif dalam mengelola sampah. “Kegiatan DPRD Menyapa ini bagian dari upaya untuk memacu komitmen kami, mengingatkan dan mendorong masyarakat agar terlibat,” katanya, Rabu.
Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan saat ini sudah banyak bank sampah di Kota Magelang, namun ada yang belum berfungsi optimal. Penyebabnya adalah masyarakat kurang terlibat aktif. Padahal, keberadaan bank sampah sangat efektif mengatasi masalah sampah.
Di Kota Magelang, produksi sampah mencapai puluhan ton per hari. Itulah sebabnya, sampah harus dikelola dengan baik agar tidak sampai menjadi darurat sampah.
BACA JUGA: DPRD Kota Magelang Studi Publikasi ke TVRI Yogyakarta
Wakil Ketua Komisi C, Joko Mei Budi Utomo menegaskan agar tidak sampai terjadi darurat sampah di Kota Magelang, ia mengajak masyarakat untuk aktif mengurangi sampah dari rumah tangga dan lingkungan masing-masing.
“Sampah rumah tangga dikumpulkan, lalu dimasukkan ke tempat sampah jangan tercecer. Ini memudahkan pengangkut sampah saat mengambil sampah di tempat-tempat sampah. Kami akan terus mendorong penambahan mobil pengangkut sampah,” katanya.
Keterlibatan Masyarakat
Adapun anggota Komisi C, Muh Harjadi mengatakan penanganan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi masyarakat harus terlibat aktif.
Masyarakat tidak perlu khawatir soal anggaran karena DPRD akan mendukung penuh demi kemaslahatan orang banyak. “Jika ada masalah, maka kalau bisa akan diselesaikan, kalau tidak bisa sekarang maka akan ditindaklanjuti,” katanya.
Salah satu warga RT 3 RW 3 Kelurahan Magersari, Toni Yulianto berharap ada pelatihan pengelolaan sampah agar masyarakat lebih kreatif dan inovatif mengolah sampah menjadi berbagai produk seperti tas, aksesori hingga perlengkapan rumah tangga. “Pengolahan sampah melalui bank sampah itu perlu kreativitas, kami berharap ada pendampingan,” katanya.
Ketua Bank Sampah Kelurahan Magersari, Sri Widati menjelaskan bank sampah tersebut baru mulai aktif kembali. Para kader mulai bersemangat lagi menggalakkan bank sampah dengan pertemuan dua kali per bulan. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Esensi digitalisasi bagi Kelompok Pengrajin Batik Rinakit merupakan gambaran semangat para pelaku ekonomi kreatif
AS menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan Iran dan delapan kapal tanker terkait dugaan skema pemerasan kapal di Selat Hormuz.
Delegasi DUN Sabah mempelajari tata kelola Keistimewaan DIY dan Dana Keistimewaan sebagai rujukan kewenangan khusus pemerintahan daerah.
Panitia Jogja Halal Festival (JHF) #3 resmi meluncurkan Jogja Halal Festival #3 Tahun 2026 di Ruang Bangsal Mataram, Lantai 2, Kantor Perwakilan Bank Indonesia
DPRD Bantul meminta pengawasan potensi kebakaran lahan diperkuat hingga tingkat RT selama musim kemarau. Jumlah kasus kebakaran lahan di Bantul tercatat meningk
Sensus Ekonomi 2026 di DIY telah mencapai 69%. BPS DIY memastikan data pelaku usaha aman dan tidak berkaitan dengan perpajakan.