BEDAH BUKU: Bentengi Warga dari Judol, Literasi Ditingkatkan
Bedah buku Di Balik Layar Judi Online di Kulonprogo membahas bahaya judi online dan pentingnya literasi masyarakat untuk mencegah jeratan judol.
Sulaiman Ketua STABN Raden Wijaya, Supriyadi Dirjen Bimas Buddha, dan Al Makin Rektor UIN Suka dalam Kegiatan Rakornas Kemenag. - ist/STABN Raden Wijaya
Harianjogja.com, SOLO—Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri, Sulaiman, mengapresiasi dan mendukung arahan Menteri Agama untuk menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat layanan keagamaan yang inklusif untuk semua agama.
Dia menganggap hal itu merupakan langkah maju dalam mempromosikan toleransi dan keharmonisan antarumat beragama.
“Dengan adanya layanan yang lebih inklusif, kami berharap dapat tercipta pemahaman yang lebih baik dan kerja sama antarpemeluk agama yang lebih erat,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima harianjogja.com, Kamis (7/3/2024)
Menurutnya, inisiatif ini juga mendapat dukungan dari berbagai pemimpin agama lainnya, yang melihatnya sebagai peluang untuk meningkatkan dialog dan kerja sama lintas agama. Beberapa KUA telah mulai menjadi proyek percontohan implementasi layanan-layanan baru ini.
Namun, dia mengatakan terdapat tantangan dalam pelaksanaan kebijakan itu, termasuk penyesuaian infrastruktur KUA dan pelatihan staf untuk dapat melayani kebutuhan agama-agama lain dengan sensitivitas dan pemahaman yang cukup.
Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, mengeluarkan arahan untuk menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat layanan keagamaan yang inklusif untuk semua agama.
Menurut Yaqut, kebijakan baru ini bertujuan untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama di Indonesia. “Kita harus mengakui keberagaman agama sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dikembangkan, bukan sebagai sumber perpecahan,” ujar Yaqut dalam rilis yang sama.
BACA JUGA: 50 Kepala SMA dan SMK di Kulonprogo Siap Jadi Agen Pencegahan Kekerasan Anak
Inisiatif ini diperkenalkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa semua warga negara, terlepas dari latar belakang agama mereka, mendapatkan akses yang setara ke layanan keagamaan.
KUA selama ini dikenal sebagai lembaga yang melayani kebutuhan administratif dan keagamaan umat Islam, seperti pencatatan nikah.
Namun, dengan arahan baru ini, KUA diharapkan dapat mengembangkan layanannya untuk mencakup fasilitasi kegiatan keagamaan, konseling, dan layanan sosial untuk semua agama.
Menurut Menag, inisiatif ini diharapkan tidak hanya akan memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia tetapi juga menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengelola keberagaman agama.
Sebagai salah satu peserta The 1st Asian-African and Latin American Conference on Religious Moderation tahun 2023, dia berharap segera terwujud dan dibawa ke konferensi selanjutnya. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bedah buku Di Balik Layar Judi Online di Kulonprogo membahas bahaya judi online dan pentingnya literasi masyarakat untuk mencegah jeratan judol.
Ratusan peserta membersihkan Pantai Baru Bantul. Gerindra mendorong kebersihan menjadi budaya untuk mendukung pariwisata dan ekonomi hijau.
Asah Kreativitas Anak Sejak Dini, Alfamart dan Johnson’s Gelar Lomba Mewarnai di Graha Bung Karno Klaten
Polres Wonosobo menggelar patroli skala besar pada malam libur untuk mengantisipasi balap liar dan berbagai potensi gangguan kamtibmas.
Penempatan manajer KopDes Merah Putih mempertimbangkan kesiapan titik, kuota, kapasitas wilayah, domisili, dan kebutuhan nasional.
Pengusaha Indonesia memiliki waktu sekitar 3 bulan menyiapkan standar Eropa sebelum IEU-CEPA ditargetkan berlaku awal 2027.