MPR Ungkap Alasan Pelantikan Wapres Pengganti Gibran Ditunda
Sidang pelantikan Wapres pengganti Gibran mundur ke 9 Desember 2026. MPR mengungkap alasan usulan penundaan dari Prabowo.
Pemilu, pemungutan suara, kertas suara - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, KLATEN—Empat calon anggota legislatif atau caleg DPRD Klaten dari PDIP mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Klaten, Senin (25/3/2024).
Mereka menyampaikan surat untuk menanggapi surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri yang sebelumnya diserahkan kepada KPU Klaten oleh perwakilan pengurus partai. Keempat caleg itu menegaskan hingga saat ini tak pernah mundur dari pencalonan dalam Pemilu 2024.
Keempat caleg tersebut yakni Sugeng Widodo dari Dapil Klaten II, Hartanti dari Dapil Klaten V, dan Umi Wijayanti serta Ratna Dewanti dari Dapil Klaten IV. Puluhan simpatisan keempat caleg itu juga turut mendampingi mereka.
Para simpatisan tertahan di depan pintu gerbang Kantor KPU yang dijaga ketat puluhan polisi sementara keempat caleg bersama kuasa hukum mereka menggelar audiensi dengan komisioner KPU. Simpatisan menggelar orasi serta membentangkan poster.
“Pada hari ini [kemarin] kami menyampaikan surat resmi kepada KPU Klaten yang kami tembuskan secara hierarki ke KPU Provinsi, KPU RI, Bawaslu RI, provinsi, dan kabupaten serta DPP PDIP, DPD PDIP dan DPC PDIP,” kata kuasa hukum keempat caleg, Sri Sumanta, saat ditemui wartawan seusai audiensi.
Dalam surat yang disampaikan itu, Sri Sumanta menjelaskan keempat caleg DPRD Klaten dari PDIP itu pernah menandatangani surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri sebagai calon terpilih. Hal serupa dilakukan seluruh calon lainnya dari PDIP.
BACA JUGA: Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Tempat Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Namun, Sri Sumanta menjelaskan surat yang pernah ditandatangani para caleg tersebut tak memiliki kekuatan hukum. “Surat yang pernah ditandatangani kawan-kawan itu tidak pernah ada tanggalnya. Kemudian tidak pernah ada [penjelasan] apa permasalahannya, tidak pernah ada keterangan kapan diberlakukannya. Sehingga bagi kami, surat itu tidak memiliki kekuatan hukum apa pun,” jelas Sri Sumanta.
Sri Sumanta juga menjelaskan soal isi surat pernyataan yang sebelumnya ditandatangani para caleg tersebut. Dia mengatakan surat tersebut merupakan surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri, bukan surat pernyataan mengundurkan diri.
Salah satu caleg DPRD Klaten dari PDIP yang mendatangi KPU, Sugeng Widodo, menegaskan tak pernah mengundurkan diri dari pencalonan. Dia menilai surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri yang sebelumnya ditandatangani para caleg sebatas kertas dan tidak memiliki kekuatan hukum.
Hal itu karena surat pernyataan itu tidak ada batas waktu kapan berlakunya. Keempat caleg itu dibuat resah ketika surat pernyataan pengunduran diri itu dikirim ke KPU Klaten.
Ketua KPU Klaten, Primus Supriono, menjelaskan audiensi yang digelar dengan keempat caleg itu membahas surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri. “Pada intinya mereka menyatakan surat pengunduran diri [surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri] mereka ada persoalan. Mereka tidak bisa menerima,” kata Primus.
Primus membenarkan ada perwakilan dari parpol peserta pemilu yang datang dan menyerahkan surat ke KPU Klaten, pekan lalu. “Isinya kurang lebih menyatakan bahwa empat orang calon yang hari ini datang ke KPU itu mengundurkan diri,” kata Primus.
Primus mengatakan tak mengetahui penyebab parpol mengirimkan surat tersebut. Selain itu, KPU tak memiliki kewenangan untuk mengklarifikasi.
Sejumlah pengurus DPC PDIP Klaten belum bisa dimintai konfirmasi terkait pengiriman surat pernyataan pengunduran diri keempat caleg tersebut ke KPU Klaten. Pesan Whatsapp (WA) yang dikirim Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI) kepada Ketua dan Sekretaris DPC PDIP Klaten belum direspons.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Solopos
Sidang pelantikan Wapres pengganti Gibran mundur ke 9 Desember 2026. MPR mengungkap alasan usulan penundaan dari Prabowo.
Bapperida DIY mendorong pengembangan industri berbasis budaya, teknologi, kreativitas, dan potensi lokal agar memiliki nilai tambah serta daya saing.
Polda DIY menetapkan empat tersangka kericuhan demo 10 November 2026 di Jogja. Salah satunya mahasiswa UGM dan seluruhnya ditahan.
INACRAFT 2027 digelar 21–25 April di JICC Jakarta dengan target transaksi Rp100 miliar, 100.000 pengunjung, dan 250 buyers.
Sekda Kulon Progo Triyono mempersilakan instansi berinisiatif menurunkan foto Gibran meski belum ada instruksi resmi dari Pemkab.
Kemenkes menyoroti potensi vape memicu diabetes. Sejumlah penelitian menemukan kaitan paparan nikotin dan aerosol vape dengan gangguan insulin.