Kementerian HAM Dukung Potongan Aplikator Ojol Maksimal 8 Persen
Kementerian HAM mendukung potongan aplikator ojol maksimal 8 persen demi perlindungan pekerja digital dan keadilan ekonomi platform.
Panwaslu Bandongan sosialisasi pengawasan partisipatif. ANTARA/Heru Suyitno
Harianjogja.com, MAGELANG—Desa antipolitik uang untuk pengawasan dan pencegahan pelanggaran pada Pilkada 2024, dirintis Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bandongan, Kabupaten Magelang.
Ketua Panwaslu Kecamatan Bandongan Arif Zaini di Magelang, Rabu, mengatakan desa antipolitik uang sebagai upaya pencegahan maraknya praktik politik uang pada perhelatan Pilkada 2024.
"Kami merintis desa antipolitik uang (APU). Pada pilkada ini akan dibentuk desa APU," katanya, Rabu (24/7/2024).
Dia mengatakan perintisan desa APU, antara lain dengan menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif. Pesertanya dari kalangan pemuda di semua desa yang ada di kecamatan tersebut.
Ia menyampaikan, pada pemahaman bersama dari peserta sosialisasi bahwa praktik politik uang sebagai salah satu penyebab rusaknya negeri ini. Pemimpin yang terpilih melalui praktik politik uang akan melakukan korupsi, yang imbasnya menyengsarakan rakyat.
"Uang yang seharusnya untuk pembangunan dikorupsi, alhasil pembangunan tidak optimal," katanya.
Oleh karena itu, katanya melalui desa APU diharapkan mampu mencegah praktik politik uang atau setidaknya mengurangi. Di sini, masyarakat akan secara mandiri mencegah peserta pemilihan atau pihak-pihak yang ingin memenangkan kontestan dengan membeli suara warga.
Menurut dia desa APU merupakan program dari bawaslu maka pihaknya mensosialisasikan pada masyarakat untuk mendorong membentuk desa APU.
Penasihat Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Magelang Raya I Gede Mahardika mengatakan perlunya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pilkada, terutama pada penyebaran informasi.
"Masyarakat harus cerdas memanfaatkan media sosial, jangan sebar hoak, berikan edukasi yang baik terkait pilkada," katanya.
Ia menyampaikan desa APU, katanya menjadi menarik jika tidak hanya mencegah dan memerangi politik uang tetapi juga informasi yang sesat pada warga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kementerian HAM mendukung potongan aplikator ojol maksimal 8 persen demi perlindungan pekerja digital dan keadilan ekonomi platform.
Katarak kini banyak menyerang usia muda. Faktor diabetes dan paparan UV jadi penyebab utama, kenali gejala sejak dini.
Garebeg Besar 2026 di Keraton Jogja digelar tanpa kirab prajurit. Prosesi tetap sakral meski format disederhanakan.
Jadwal KRL Jogja–Solo terbaru 2026 lengkap dari Tugu ke Palur. Tarif Rp8.000, perjalanan cepat, praktis, dan hemat.
DPRD Bantul dukung penataan guru honorer jadi PPPK. Pemkab setop rekrutmen honorer baru hingga 2026.
Jadwal KRL Solo–Jogja terbaru 2026 lengkap dari Palur ke Tugu. Tarif Rp8.000, perjalanan cepat dan efisien.