Kasus Kekerasan Seksual di Wonogiri Masih Tinggi, Ini Upaya Pemkab untuk Menekannya

Harianjogja.com, WONOGIRI — Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Wonogiri masih tergolong tinggi. Tercatat sebanyak 12 kasus kekerasan dengan korban puluhan anak dilaporkan ke dinas terkait selama tujuh bulan pertama tahun 2025 ini.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB P3A) Wonogiri, Indah Kuswati, mengatakan sepanjang Januari-Juli 2025, ada 12 kasus kekerasan anak terjadi di Wonogiri dengan jumlah korban sebanyak 21 anak.

Jenis kekerasan paling banyak terjadi yakni kekerasan seksual. Dari 12 kasus yang tercatat, 10 kasus di antaranya adalah kekerasan seksual. Ada satu kasus kekerasan berupa pencabulan dengan jumlah korban tiga anak. Satu kasus lainnya yakni penelantaran satu anak. Jumlah korban kekerasan seksual mencapai 18 anak.

Semua korban kekerasan seksual merupakan anak perempuan. Kasus kekerasan seksual mayoritas terjadi di rumah korban atau pelaku. Tiga kasus kekerasan seksual berada di tempat latihan perguruan seni bela diri.

“Pelaku kekerasan seksual semuanya laki-laki. Ada yang guru silat, teman orang tua anak, dan tetangga,” kata Indah saat ditemui Espos di kantornya, Jumat (1/8/2025).

BACA JUGA: Viral Kabar Siswa Sekolah Rakyat di Solo Kesurupan, Respati Ardi: Mungkin Hanya Kelelahan

Dia menyampaikan pada kasus kekerasan seksual selama tujuh bulan terakhir ini tidak ada yang terjadi di lingkungan sekolah atau pendidikan formal lainnya. Hal ini berbeda dengan tahun lalu yang beberapa kasus kekerasan seksual justru banyak terjadi di instansi pendidikan.

Jumlah kasus kekerasan anak saat ini sudah setengah dari jumlah kekerasan anak pada tahun lalu yang sebanyak 24 kasus. Kekerasan terhadap anak ini masih terus terjadi di Wonogiri karena para pelaku menganggap tindakannya tidak akan dilaporkan. Mereka menganggap anak-anak itu tidak berdaya.

Menurut Indah, kekerasan anak ini bisa berdampak panjang terhadap kondisi psikologis anak. Mereka menjadi rentan trauma dan stres. Pada kasus tertentu, anak-anak yang menjadi korban kekerasan menjadi pemurung dan antisosial. Bahkan korban kekerasan bisa menjadi pelaku kekerasan pada kemudian hari jika traumanya tidak segera ditangani.

”Kadang korban ini kan merasa marah, takut, tetapi tidak bisa melupakannya. Akhirnya ingin balas dendam dengan menjadi pelaku kekerasan. Dampaknya tidak main-main. Makanya kami terus berupaya melakukan pencegahan kekerasan,” ungkapnya.

Dia menambahkan dinasnya memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada anak korban kekerasan. Dinas memastikan setiap korban kekerasan mendapatkan hak-hak mereka termasuk pemulihan kondisi mental akibat trauma.

Pelaksana Tugas Kepala DPPKB P3A Kabupaten Wonogiri, Hartono, menyebut pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Layanan pendampingan korban termasuk advokasi hukum bakal dioptimalkan melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tahun ini.

“Dengan UPTD ini, kami akan lebih fokus dalam melindungi perempuan dan anak. Kalau selama ini walaupun ada bidang PPPA, upaya perlindungannya tidak bisa terlalu fokus karena banyak hal juga yang harus dikerjakan,” ucap Hartono.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : espos.id