Ombudsman Siapkan Sidak untuk Telusuri Gangguan Distribusi BBM
Ombudsman RI menyiapkan sidak di sejumlah daerah untuk menelusuri gangguan distribusi BBM, termasuk keterlambatan kapal tanker pemasok.
Ilustrasi SPPT./JIBI
Harianjogja.com, TEMANGGUNG - Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tri Winarno mengatakan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten setempat, Jawa Tengah, hingga awal Agustus 2025 mencapai 33 persen atau Rp9,4 miliar dari target tahun 2025 sebesar Rp28,5 miliar.
Tri Warno menyampaikan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) baru disampaikan pada bulan Mei 2025.
"Kami agak terlambat memberikan SPPT ke wajib pajak karena dalam penetapan lebih hati-hati , kami juga lagi dalam penataan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)," katanya.
Ia menuturkan SPPT biasanya di bulan Januari sudah diedarkan ke wajib pajak, tetapi tidak masalah dan jatuh tempo pembayaran juga diubah.
BACA JUGA: Baznas Temanggung Buka Beasiswa untuk Mahasiswa, Tersisa Kuota 50 Orang
"Ketentuannya enam bulan setelah SPPT itu disampaikan ke wajib pajak , kami jatuh temponya tanggal 31 Oktober tahun 2025. Saat ini sudah ada 23 desa yang lunas PBB," katanya.
Ia menuturkan memang Temanggung tergantung dengan "tembakau" sehingga selama ini proses lebih menekankan pada daerah yang nontembakau dulu, walaupun daerah tembakau juga disambangi, tetapi lebih fokus di daerah nontembakau.
Ia menuturkan daerah nontembakau tersebut seperti Kecamatan Kranggan, Gemawang, Pringsurat dan Temanggung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Ombudsman RI menyiapkan sidak di sejumlah daerah untuk menelusuri gangguan distribusi BBM, termasuk keterlambatan kapal tanker pemasok.
Perpres Nomor 27 Tahun 2026 mengatur biaya aplikasi ojol maksimal 8%, perjanjian kemitraan, jaminan sosial, dan layanan pengaduan.
Bedah buku DPAD DIY dan DPRD DIY di Sleman mengulas pentingnya tidur cukup, gizi seimbang, aktivitas fisik, dan kebebasan bereksplorasi untuk mendukung kecerdas
DJP mencatat 5,5 juta transaksi digital senilai Rp10 triliun melalui SPP-TDLN. Sebanyak 30 bank dan fintech ditargetkan bergabung sebelum November 2026.
Dandim 0706/Temanggung Letkol Inf Richie Fadly menegaskan rekrutmen TNI AD gratis dan memperingatkan oknum calo yang menjanjikan kelulusan berbayar.
KPK membuka peluang memeriksa Kepala BNPB Suharyanto dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan penyidik.