Mendikdasmen Tegaskan Ekskul Korps Kadet Tak Wajib
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
Pekerja, Selasa (2/9/2025), melintas didekat gedung sekretariat yang terbakar pasca Aksi Solidaritas Driver Ojek Online di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Solo. (Solopos/J Howi Widodo).
Harianjogja.com, SOLO—DPRD Solo akan membahas anggaran pembangunan Gedung Sekretariat DPRD Solo yang dibakar oleh massa saat aksi demonstrasi pada Sabtu (30/8/2025) dini hari.
Ketua Komisi IV DPRD Solo, Sugeng Riyanto, mengungkapkan terbakarnya Gedung Setwan Solo terjadi pada momen bergulirnya Raperda Penyelenggaraan Kearsipan.
Kepada Espos, Kamis (4/9/2026), politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan sederet dampak dari terbakarnya Gedung Sekretariat DPRD Solo sebagai berikut.
BACA JUGA: Sejumlah Fakta di Sidang Oknum Brimob Pelindas Affan Kurniawan
Pertama, urainya, seluruh pegawai dan staf akhirnya berkantor sementara di ruang-ruang yang selama ini dipakai rapat para legislator. Kedua, lanjut Sugeng, rapat-rapat DPRD tetap diselenggarakan di berbagi ruang yang masih tersedia.
Ketiga, tambahnya, mau tidak mau, yang awalnya APBD 2026 tidak mengalokasikan pembangunan kantor sekretariat DPRD, akhirnya harus mengalokasikan, mengingat vitalnya sekretariat sebagai supporting system DPRD.
"Besarannya akan dibahas dalam pembahasan RAPBD 2026 pekan-pekan ke depan," urai Sugeng.
Kemudian keempat, konsekuensi dari pengalokasian anggaran untuk pembangunan gedung Setwan Solo yaitu harus ada anggaran yang dialihkan dari pos lain.
Selain itu, kelima, ungkapnya, dampak psikologis akibat pembakaran Gedung Setwan itu bagi staf sekretariat lumayan membekas.
"Intinya, aksi massa yang mengakibatkan kerusakan fasilitas publik, yang rugi kita juga. Kalkulasi kerugiannya menurut Pemkot kisaran Rp13,8 miliar. Mangga demonstrasi, kami tetap siap menerima, tapi jangan anarkis," seru Sugeng.
Sebelumnya, Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, menyatakan pembangunan kembali gedung itu kemungkinan besar baru bisa dilaksanakan pada 2026, sembari menunggu kajian teknis dan pembahasan anggaran.
"Yang jelas tahun ini enggak bisa. Tahun 2026, nanti kita lihat anggarannya," ujar Budi saat ditemui wartawan di DPRD Solo, Senin (1/9/2025).
Budi mengatakan hingga saat ini kerugian belum bisa ditaksir. Namun DPRD sudah koordinasi dengan Setwan dan Sekretaris Daerah (Setda).
“Tadi sudah dikoordinasikan teman-teman Setwan dengan Pak Sekda tetapi hitung-hitungannya seperti apa, nanti kita perjelas lagi,” katanya.
Ia menjelaskan karena kondisi bangunan yang terbakar parah, perbaikan tidak bisa sekadar rehab biasa. "Tentunya butuh kajian tim khusus. Apakah memang harus dirobohkan total atau seperti apa, nanti kalau sudah jelas akan kita komunikasikan," tambahnya.
Menurut Budi, pembahasan anggaran untuk pembangunan kembali akan dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Lantaran insiden ini merupakan kejadian di luar perkiraan, ia mengatakan akan meninjau potensi anggaran yang dibutuhkan. Budi membenarkan adanya dokumen-dokumen penting yang ikut hangus dalam kebakaran tersebut. Meski begitu ia tidak menjelaskan dokumen apa saja yang dimaksud.
"Ya jelas ada, karena pusatnya dokumen itu kan di Setwan. Jadi pasti ada, tetapi ada juga sebagian barang-barang yang tidak terbakar, masih ada yang bisa diselamatkan," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Gedung Sekretariat Dewan (Setwan) di Kompleks DPRD Solo Jl. Adi Sucipto Solo hangus dibakar massa tak dikenal, Sabtu (30/8/2025) dini hari. Pantauan Espos, Sabtu pukul 08.18 WIB, gedung Setwan DPRD Solo hangus. Bagian atap hancur dan masih mengeluarkan asap. Gedung itu kondisinya tak bisa digunakan lagi karena rusak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : espos.id
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan ekstrakurikuler Korps Kadet tidak wajib. Siswa bebas memilih, sedangkan pelaksanaannya diatur sekolah.
KPK mengecek aset glamping 1,5 hektare di Ciater, Subang, yang diduga milik polisi Yayat Sudrajat dan terkait kasus suap Pemkab Bekasi.
Komisi C DPRD DIY mengecek talud bronjong 74 meter di Kali Kuning Sleman sebagai antisipasi erosi dan longsor saat musim hujan.
Krisna Septiana lolos final kayak tunggal putra Asian Games Aichi-Nagoya 2026 meski finis peringkat 15 pada semifinal.
Polisi memperluas pemeriksaan kasus dugaan pungli food truck di Alkid Jogja. Hingga 30 September 2026, 14 orang telah dimintai keterangan.
Kemarau di Sleman diprediksi lebih panjang hingga Desember. DP3 meminta petani mengatur pola tanam dan mengantisipasi keterbatasan air.