Dana TKD 2026 Menyusut Rp253,8 Miliar, Pemkab Boyolali Lakukan Efesiensi

Harianjogja.com, BOYOLALI—Dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Boyolali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 turun Rp253,8 miliar dibandingkan 2025.

Sekda Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, menyampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali pun akan melakukan efisiensi anggaran akibat kebijakan tersebut. "Karena alokasi TKD pada 2025 sebesar Rp1.690.188.559.000 sedangkan pada 2026 senilai Rp1.436.335.682.000, maka kami akan melakukan efesiensi," katanya, Rabu (8/10/2025).

Dia menyebut, penurunan dana transfer dari pusat ke Pemkab Boyolali hampir Rp254 miliar, tepatnya Rp253.852.877.000. "Bukan dipotong ya, akhirnya karena mungkin ada kebutuhan dari pemerintah pusat yang lebih. Dibanding 2025, turun sekitar 15%. Sehingga, dana transfer ke daerah ada pengaturan,” jelas Wiwis.

Walaupun ada pengurangan, Wiwis menjelaskan ada informasi Menteri Keuangan akan mengadakan zoom terkait dengan TKD. Soal apakah nilai TKD dikembalikan seperti pada 2025, ia mengatakan masih menunggu hasil zoom.

Soal strategi yang disiapkan, Wiwis mengatakan akan membuat edaran bagaimana mengefisiensikan anggaran di Pemkab Boyolali.

OPD Berpeluang Mencari Skala Prioritas
Ia mengatakan efisiensi di tingkat kabupaten berkaca ke Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang pernah dilakukan.

“Ini kan [efisiensi] di tingkat kabupaten, otomatis kami berusaha untuk memberikan peluang kepada kepala OPD untuk mencari skala prioritas. Kemudian, kami memberikan aturan misalnya ATK boleh dianggarkan hanya 50%,” kata dia.

Selanjutnya, perjalanan dinas untuk studi banding pada 2026 ditiadakan dan hal lain yang bersifat teknis akan diatur.

“Iya, efisiensi tapi di tingkat daerah. Kalau kemarin kan pusat. Karena TKD turun, otomatis kami pengaturan secara internal untuk menjaga keuangan dan memberikan peluang utamanya kepada kepala OPD untuk membuat skala prioritas,” kata dia.

Sehingga, APBD Boyolali pada 2026 tidak sampai Rp2 triliun. Ia mengatakan dana alokasi khusus (DAK) fisik juga hilang. Walaupun begitu, Wiwis mengatakan pembangunan fisik tetap menjadi prioritas.

“Utamanya pasar [Karanggede] yang ditunda [pada 2025], itu tetap kami prioritaskan. Karena ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu pedagang yang di sana,” kata dia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : espos.id