Guru Bisa Adukan Masalah MBG ke BGN, Ini Kanal Resminya
BGN membuka kanal khusus bagi guru untuk melaporkan keluhan, temuan, dan pengaduan terkait pelaksanaan Program MBG di sekolah.
Tanah Longsor - Ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, CILACAP—Tanah longsor melanda Dusun Situkung, Pandanarum, Minggu siang. BPBD Banjarnegara mengirim Tim Reaksi Cepat dan memastikan 179 warga mengungsi ke pendopo kecamatan.
Saat dihubungi dari Cilacap, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara Aji Piluroso mengatakan Tim Reaksi Cepat BPBD Banjarnegara telah diberangkatkan ke lokasi kejadian untuk melakukan asesmen dan kaji cepat.
“Berdasarkan data hingga pukul 16.35 WIB tercatat sebanyak 179 jiwa mengungsi ke Pendopo Kecamatan Pandanarum. Saat ini belum terkonfirmasi adanya korban meninggal dunia,” katanya.
Ia mengatakan BPBD Banjarnegara juga belum menerima laporan mengenai jumlah rumah rusak akibat kejadian tersebut karena masih dilakukan pendataan.
Dalam rekaman video berdurasi 26 detik yang beredar melalui WhatsApp terlihat sejumlah warga berlarian ketika terjadi tanah longsor dari atas bukit yang berlokasi tidak jauh dari permukiman.
Sementara dalam video lainnya yang berdurasi 13 detik terlihat bangunan rumah yang tertimbun tanah dan narator menceritakan jika pergerakan tanah masih terjadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
BGN membuka kanal khusus bagi guru untuk melaporkan keluhan, temuan, dan pengaduan terkait pelaksanaan Program MBG di sekolah.
Profil Dewi Astutik, sosok yang dikaitkan dengan jaringan narkoba Segitiga Emas dan kasus penyelundupan 2 ton sabu.
Pelajar SMP di Bantul dibekali kecakapan digital untuk menghadapi FOMO, cyberbullying, hoaks, dan risiko penggunaan layar berlebihan.
Empat anak Michael Bambang Hartono menerima warisan saham senilai sedikitnya US$2,93 miliar dari perusahaan induk keluarga Hartono.
Perizinan training ground PSS Sleman disebut sudah lengkap. Pemkab Sleman kini tinggal menunggu persetujuan Kementerian ATR.
Meutya Hafid menyebut data pemerintah yang terhubung penting untuk memastikan perlindungan sosial tepat sasaran dan tidak ada warga yang terlewat.