Intervensi Perumahan Jateng 2025 Capai 274.514 Unit

Harianjogja.com, SEMARANG—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat intervensi perumahan sepanjang 2025 mencapai 274.514 unit rumah dari berbagai skema pendanaan, mulai APBN, APBD, hingga partisipasi masyarakat.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah Boedyo Dharmawan mengatakan intervensi perumahan dilakukan melalui berbagai skema, baik pembangunan baru maupun peningkatan kualitas hunian.

Pemenuhan backlog rumah dilaksanakan melalui pendanaan APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah, Corporate Social Responsibility (CSR), partisipasi masyarakat, serta sumber pendanaan lainnya.

Menurut Boedyo, capaian tersebut melampaui target di sejumlah pos pendanaan, mulai dari peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) hingga pembangunan rumah baru.

Dari APBN, realisasi mencapai 14.454 unit dari target awal 7.534 unit. Angka tersebut berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), kementerian/lembaga, serta dana desa.

“Ini menjadi bukti bahwa ketika kebijakan pusat dan daerah berjalan searah, dampaknya bisa berlipat ganda,” ujarnya di Semarang, Minggu.

Dari sisi APBD Provinsi Jawa Tengah, target 17.510 unit terealisasi sepenuhnya. Namun, kebijakan provinsi lebih difokuskan pada peningkatan kualitas hunian dibanding pembangunan baru.

Sebanyak 340 unit dialokasikan untuk pembangunan rumah baru, sementara 17.170 unit difokuskan pada renovasi dan peningkatan kelayakan rumah. Pendekatan ini dinilai berpihak pada kebutuhan riil masyarakat, khususnya kelompok rentan yang telah memiliki rumah tetapi belum layak huni.

Kontribusi pemerintah kabupaten/kota juga signifikan. Dari target 6.776 unit, realisasi mencapai 12.830 unit atau hampir dua kali lipat dari rencana awal.

Dukungan CSR dan Baznas turut melampaui target, dengan capaian 4.012 unit dari target awal 2.070 unit. Hal ini menunjukkan meningkatnya peran dunia usaha dan lembaga sosial dalam mendukung agenda perumahan rakyat.

Capaian terbesar justru datang dari partisipasi masyarakat. Sepanjang 2025, keterlibatan warga tercatat mencapai 219.524 unit, ditambah validasi dan pemutakhiran data sebanyak 6.184 unit.

“Ini menunjukkan kebijakan perumahan tidak berjalan secara top down, tetapi mendorong gotong royong dan kesadaran kolektif masyarakat,” kata Boedyo.

Meski demikian, ia mengakui pekerjaan rumah masih besar. Hingga akhir 2025, sisa backlog perumahan di Jawa Tengah masih mencapai 1.058.454 unit.

“Pembangunan hunian adalah kerja jangka panjang. Namun melihat capaian 2025, kami optimistis program hunian layak akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.