Kemenko PM Perkuat Ekonomi Desa Berbasis Kawasan

Harianjogja.com, KENDAL—Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memperkuat pengembangan desa melalui Sarasehan Multi-Stakeholder di Kawasan Widuri, Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, guna memastikan program pemberdayaan berdampak nyata bagi ekonomi desa.

Forum tersebut mempertemukan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku kawasan untuk menyelaraskan strategi pembangunan berbasis kolaborasi. Sarasehan ini juga menjadi momentum monitoring dan evaluasi pengembangan Kawasan Widuri Kendal serta Kawasan Perdesaan Prioritas Sukorejo–Plasma Petik Sari agar penguatan ekonomi desa berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Prof. rer. nat. Abdul Haris, menegaskan Kawasan Widuri Pegandon yang diluncurkan pada 17 September 2025 kini telah memasuki bulan kelima pelaksanaan.

“Kawasan Widuri kami dorong menjadi model pemberdayaan berbasis kawasan yang terintegrasi. Desa harus menjadi pusat pertumbuhan, bukan sekadar penerima program,” ujarnya dalam sarasehan tersebut.

Ia menambahkan, konsep kawasan dirancang sebagai ruang kolaborasi yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. “Desa-desa sekitar tidak hanya menerima manfaat, tetapi terlibat aktif dalam proses produksi, pengelolaan, hingga pengembangan usaha. Inilah esensi penguatan pedesaan,” katanya.

Penguatan desa menjadi agenda mendesak mengingat kondisi sosial ekonomi setempat. Di Desa Wonosari, sebanyak 576 warga atau 14,53% tercatat berada pada desil 1. Sementara di Kabupaten Kendal terdapat 35.612 individu (9,3%) dalam kelompok yang sama. Pada level Provinsi Jawa Tengah, jumlahnya mencapai lebih dari 4,06 juta orang atau sekitar 10,15%.

“Data ini menjadi pengingat bahwa pendekatan pembangunan tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dan berbasis kawasan agar dampaknya terasa langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Sejalan dengan target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 serta penciptaan lapangan kerja baru, pendekatan berbasis kawasan dinilai strategis. Model ini memungkinkan intervensi komprehensif mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), hingga pembukaan akses pasar bagi produk desa.

Sejumlah capaian mulai terlihat di Kawasan Widuri. Di antaranya berdirinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Kehadiran SPPG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal dengan estimasi anggaran antara Rp900 juta hingga Rp1 miliar per unit.

“SPPG bukan hanya soal gizi, tetapi juga pengungkit ekonomi desa. Perputaran anggaran di tingkat lokal harus mampu memperkuat usaha warga,” jelasnya.

Selain itu, tumbuh koperasi mandiri masyarakat yang menjadi penggerak ekonomi berbasis komunitas. Sarasehan tersebut turut menegaskan komitmen pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Sukorejo–Plasma Petik Sari sebagai kawasan tematik berbasis potensi lokal yang terintegrasi dengan penguatan ekonomi desa.

“Kami ingin kolaborasi lintas sektor ini membentuk simbiosis yang saling menguatkan. Dengan begitu, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di desa bisa dipercepat,” pungkasnya, menegaskan bahwa penguatan Kawasan Widuri Kendal diharapkan menjadi model replikasi pembangunan desa berbasis kawasan di berbagai daerah lain.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.