Sistem Tol Tanpa Berhenti MLFF Kembali Diuji, Ini Rencananya

Harianjogja.com, SEMARANG—Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum memastikan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh nirhenti atau MLFF akan diuji coba ulang.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menyebut uji coba sebelumnya belum menghasilkan kesimpulan final sehingga perlu dilakukan pengujian lanjutan.

"Setahu saya dari Bapak Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menginformasikan kalau yang dulu itu waktu kita uji coba pertama di Bali belum ada kesimpulan apakah uji cobanya sukses atau tidak. Kemudian kita akhirnya bersepakat untuk diuji coba ulang," ujar Dody di Rest Area KM379 A Tol Batang-Semarang, Sabtu (28/3).

Dalam proses lanjutan ini, pemerintah melibatkan berbagai pihak untuk memastikan transparansi dan kesiapan sistem. Di antaranya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kejaksaan, kepolisian, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dody menjelaskan, pelaksanaan uji coba harus mengikuti tahapan sesuai kontrak antara pemerintah dan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS).

"Kalau tidak salah rencananya dalam 2 bulan ke depan, tapi ada beberapa kriteria teknis yang mesti dipenuhi oleh PT RITS, Bapak Kepala BPJT yang tahu. Nah itu harus dipenuhi dulu baru kemudian kita mengatur waktu kapan kita bisa melakukan uji coba," katanya.

Lokasi uji coba masih dalam pembahasan, meski Bali dinilai sebagai opsi paling mudah karena lalu lintasnya tidak terlalu padat. Namun, pemerintah juga mempertimbangkan lokasi lain agar sistem benar-benar siap diterapkan.

Sementara itu, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menegaskan penerapan MLFF harus dilakukan secara hati-hati.

Proyek multi lane free flow (MLFF) yang sempat diuji di Jalan Tol Bali Mandara kini tengah dievaluasi, dan tahap berikutnya direncanakan dilakukan di ruas dengan lalu lintas lebih padat seperti kawasan Jabodetabek atau Trans Jawa.

Kepala BPJT, Wilan Oktavian, menyebut saat ini masih diperlukan laporan hasil evaluasi sebelum menentukan lokasi dan waktu uji coba berikutnya.

Ia menekankan bahwa proses ini tidak bisa dilakukan terburu-buru karena melibatkan banyak pihak dan aspek teknis.

Di sisi lain, anggota BPJT, Sony Sulaksono Wibowo, mengungkapkan sejumlah tantangan dalam penerapan MLFF.

Mulai dari integrasi teknologi dengan sistem operator tol, penyesuaian mekanisme pembayaran melalui penyedia jasa pembayaran (PJP), hingga aspek penegakan hukum bagi pelanggaran transaksi.

Koordinasi juga diperlukan dengan Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas), terutama terkait payung hukum dalam penindakan pelanggaran.

Dengan berbagai evaluasi tersebut, implementasi MLFF diharapkan dapat berjalan optimal dan tidak menimbulkan kendala saat diterapkan secara luas di jalan tol Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara