Dipangkas, Anggaran Internet di Pemkab Blora Masih Miliaran

Harianjogja.com, BLORA—Pemangkasan anggaran internet di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora tetap menyisakan angka besar. Meski dikurangi dari sekitar Rp2,5 miliar, alokasi yang tersisa masih mencapai Rp1,9 miliar dan menjadi sorotan dalam upaya efisiensi belanja daerah.

Kebijakan ini diambil setelah evaluasi penggunaan jaringan internet di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), badan, rumah sakit hingga kecamatan. Hasilnya, pemerintah daerah menilai masih ada ruang penghematan tanpa mengganggu layanan.

Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan keputusan tersebut dalam rapat di Ruang Pertemuan Setda Blora, Kamis (16/4/2026). “Dari Rp2,5 miliar itu sebenarnya untuk semua OPD dan kecamatan yang ada. Tadi saya minta dilakukan efisiensi dan ditemukan angka sekitar Rp1,9 miliar,” ujarnya.

Meski anggaran dipangkas, pemerintah daerah memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Internet tetap menjadi kebutuhan penting yang tersebar di berbagai instansi.

“Semoga tidak mengurangi pelayanan, karena memang penggunaan internet ini tersebar di semua OPD dan kecamatan,” kata Arief.

Efisiensi Disertai Pembatasan Pemakaian

Kebijakan efisiensi ini diikuti dengan pengaturan ulang penggunaan jaringan internet. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Blora, Pratikto Nugroho, menyebut akan diterapkan batas standar penggunaan di setiap instansi.

Untuk OPD, batas maksimal ditetapkan sekitar 100 Mbps, sedangkan kecamatan sebesar 50 Mbps. Langkah ini dilakukan agar penggunaan internet lebih terkendali dan sesuai kebutuhan.

Namun, unit layanan publik seperti puskesmas, korwil pendidikan, dan layanan langsung ke masyarakat tetap diprioritaskan agar tidak terdampak pembatasan tersebut.

Selain itu, instansi yang mengelola server dan data penting dari kementerian tetap mendapatkan perhatian khusus terkait keamanan dan stabilitas jaringan.

Anggaran Dialihkan dan WiFi Publik Didorong

Dalam evaluasi yang sama, pemerintah daerah juga memutuskan menghentikan langganan sejumlah aplikasi pendukung kerja, seperti aplikasi pengeditan video dan desain grafis, sebagai bagian dari efisiensi.

Arief menambahkan, anggaran hasil penghematan akan dialihkan untuk program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur di Blora.

Sementara itu, pemerintah daerah juga membuka peluang kerja sama melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk penyediaan WiFi di ruang publik. Akses login juga akan dipermudah agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut.

Pratikto menegaskan kebijakan ini akan terus dipantau. Jika berdampak pada pelayanan masyarakat, evaluasi lanjutan akan dilakukan. “Pada prinsipnya upaya ini tetap untuk mendukung pelayanan masyarakat,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara