Prabowo Bertolak ke Akmil, Beri Arahan 478 Ketua DPRD

Harianjogja.com, MAGELANG — Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4/2026), untuk memberikan pembekalan kepada ratusan pimpinan legislatif daerah yang tengah mengikuti retret nasional.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Sebanyak 478 ketua DPRD dari berbagai wilayah di Indonesia mengikuti kegiatan ini sejak 15 hingga 19 April 2026.

Presiden bertolak dari kediamannya di Hambalang, Bogor, menuju Lanud Halim Perdanakusuma sebelum melanjutkan perjalanan udara menggunakan pesawat kepresidenan. Rombongan kemudian mendarat di Lanud Adisutjipto pada pagi hari sebelum melanjutkan perjalanan ke Magelang.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membenarkan agenda tersebut. Ia menyebut kehadiran Presiden bertujuan memberikan arahan langsung kepada para ketua DPRD agar memiliki pemahaman yang selaras dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah.

Selama mengikuti retret, para peserta tidak hanya mendapatkan materi di dalam kelas, tetapi juga menjalani kegiatan layaknya pelatihan terpadu. Mereka bahkan mengenakan seragam loreng Komponen Cadangan dan tinggal di lingkungan Akmil selama lima hari penuh.

Gubernur Lemhannas RI TB Ace Hasan Syadzily menjelaskan bahwa materi yang diberikan mencakup isu strategis nasional, termasuk empat konsensus kebangsaan serta dinamika geopolitik global yang berdampak pada Indonesia.

Menurutnya, pembekalan ini dirancang untuk memperluas wawasan para pimpinan legislatif daerah agar mampu mengambil kebijakan yang lebih tepat dan terukur di wilayah masing-masing.

Selain Presiden, sejumlah pejabat negara turut hadir sebagai pemateri. Salah satunya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan kepala daerah.

Ia menilai posisi DPRD sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan di daerah, termasuk dalam menjaga sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap para pimpinan DPRD tidak hanya memahami isu nasional secara lebih komprehensif, tetapi juga mampu memperkuat koordinasi lintas sektor. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan di daerah dapat sejalan dengan arah pembangunan nasional serta menjawab tantangan global yang terus berkembang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara