8 Dapur MBG di Solo Ditutup, Ini Penyebabnya

Harianjogja.com, SOLO—Sebanyak delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Solo dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penghentian ini dilakukan karena sejumlah dapur MBG belum memenuhi persyaratan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta standar higienitas yang diwajibkan dalam pelaksanaan program tersebut.

Salah satu dapur MBG yang terdampak berada di kawasan Purwodiningratan, Solo. Langkah penghentian sementara dilakukan sebagai bagian dari evaluasi fasilitas pendukung agar seluruh layanan pemenuhan gizi berjalan sesuai standar kesehatan dan ketentuan lingkungan yang berlaku.

Keberadaan IPAL menjadi komponen penting dalam operasional dapur MBG karena berkaitan langsung dengan pengelolaan limbah hasil proses produksi makanan. Karena itu, BGN meminta seluruh SPPG yang belum memenuhi persyaratan segera melakukan penyesuaian sebelum kembali melayani penerima manfaat.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menekankan pentingnya pemenuhan standar keamanan pangan, higienitas, serta pengelolaan lingkungan guna menjamin kualitas layanan.

Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, membenarkan adanya penghentian sementara operasional delapan dapur MBG tersebut. Menurutnya, keputusan itu diambil oleh Satuan Tugas (Satgas) setelah ditemukan sejumlah persyaratan yang belum dipenuhi.

"Kemarin dari Satgas sudah menyampaikan ada delapan yang disuspensi dan kami minta untuk memenuhi izin-izinnya, terutama terkait lingkungan dan higienitas dari dapur. Nanti ketika sudah berjalan dengan baik, kami akan buka kembali," ujar Respati kepada wartawan di Balai Kota Solo, Senin (8/6/2026).

Respati menjelaskan perkembangan pemenuhan syarat operasional terus dipantau oleh pemerintah. Dari delapan dapur yang dihentikan sementara, baru empat dapur yang menunjukkan komitmen untuk segera melengkapi seluruh persyaratan teknis dan administrasi.

"Hari ini sudah ada empat yang berkomitmen dan empat yang belum memenuhi kelayakan. Intinya kami menyerahkan komitmen dari pihak SPPG sehingga pelayanan ke depan tidak terganggu," tegasnya.

Empat Dapur MBG Mulai Lakukan Perbaikan

Selain persoalan izin lingkungan dan standar kebersihan, Respati mengakui terdapat beberapa SPPG yang juga menghadapi kendala pendanaan. Namun demikian, ia menegaskan persoalan tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui BGN dan tidak berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solo.

Menurutnya, Pemerintah Kota Solo terus berkoordinasi dengan Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, guna mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang menghambat operasional dapur MBG.

Respati berharap proses perbaikan dan pemenuhan persyaratan dapat segera diselesaikan agar layanan makan bergizi gratis kembali berjalan normal tanpa mengabaikan aspek kesehatan masyarakat.

"Saya intens sekali komunikasi dengan Bu Nanik meng-update perkembangan MBG di Kota Solo. Banyak masukan yang saya berikan. Karena ini program yang dinanti-nanti masyarakat dan sekolah, saya harapkan ada percepatan. Tapi yang utama higienitas dan izin lingkungan itu dibenahi dulu, sehingga masyarakat bisa merasakan betul pelayanannya," jelasnya.

Pemenuhan IPAL, standar higienitas dapur, serta kelengkapan perizinan lingkungan menjadi fokus utama sebelum delapan dapur MBG tersebut kembali beroperasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis di Solo berjalan sesuai standar pelayanan dan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta kalangan pelajar yang menjadi sasaran program.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Espos