27 Dapur MBG di Boyolali Ditutup, Dana BGN dan IPAL Jadi Kendala

Harianjogja.com, BOYOLALI—Sebanyak 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Boyolali menghentikan operasionalnya hingga Kamis (18/6/2026). Penghentian tersebut dipicu keterlambatan pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN) serta persoalan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memenuhi persyaratan.

Di tengah upaya perluasan Program Makan Bergizi Gratis di Boyolali, saat ini terdapat 121 SPPG yang telah beroperasi. Selain itu, 19 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional, sedangkan 54 titik lainnya masih dalam proses pembangunan untuk mendukung layanan kepada ratusan ribu penerima manfaat di daerah tersebut.

Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Boyolali yang juga menjabat Sekretaris Daerah Boyolali, M. Syawalludin, mengatakan total terdapat 194 titik SPPG yang ditargetkan melayani sekitar 284.117 penerima manfaat.

"Komposisi SPPG, ini ada setop operasional. Dari 121 SPPG ada yang disetop operasional sejumlah 23 SPPG menyangkut proses pencairan dana dari BGN, jadi belum cair. Lalu, ada dihentikan operasional karena IPAL ada empat SPPG," kata Syawalludin kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

23 SPPG Terkendala Dana, Empat Lainnya Masalah IPAL

Dari total 27 SPPG yang berhenti beroperasi, sebanyak 23 titik menghentikan layanan karena dana operasional dari Badan Gizi Nasional belum dicairkan. Sementara empat titik lainnya dihentikan sementara lantaran terkendala pemenuhan persyaratan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL.

Syawalludin menjelaskan persoalan pencairan anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional. Adapun penghentian operasional yang berkaitan dengan IPAL dilakukan karena fasilitas pendukung tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Saat ditanya mengenai lokasi 27 SPPG yang tidak beroperasi, Syawalludin mengaku belum menerima data lengkap dari Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Boyolali. Namun, ia berharap ke depan informasi terkait kondisi operasional dapur MBG dapat disampaikan secara lebih terbuka dan terkoordinasi.

"Sejauh mana kebijakan pemerintah, kami menunggu. Kami sedang memonitor, misal nanti hari libur sekolah kan dihentikan operasional SPPG karena anak didik sekolah. Soal anak SMA enggak dapat, kami juga belum memonitor," ujarnya.

Libur Sekolah Dimanfaatkan untuk Audit Dapur MBG

Syawalludin mengaku telah menerima informasi bahwa selama masa libur sekolah, operasional SPPG akan dihentikan sementara. Kebijakan tersebut disebut menjadi bagian dari evaluasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang sedang dilakukan pemerintah.

Terkait pembangunan SPPG yang masih berlangsung, Pemkab Boyolali masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Koordinasi dengan Korwil SPPG juga akan dilakukan untuk menentukan kelanjutan pembangunan dapur-dapur MBG yang saat ini masih berproses.

"Kami juga harus mempertimbangkan, ada dua sudut pandang dari kebijakan tata kelola dan masyarakat yang mungkin sudah mengeluarkan biaya untuk pembangunan. Kami membiasakan melihat isu strategis secara makro dan komprehensif, tidak hanya satu pihak," katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menyampaikan Program Makan Bergizi Gratis akan dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Langkah tersebut dilakukan untuk memberi ruang bagi pelaksanaan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur SPPG di berbagai daerah.

Menurut Agustina, audit diperlukan untuk memperbaiki tata kelola program sekaligus memastikan operasional dapur MBG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Tetapi yang jelas, kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur," kata Agustina usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (15/6/2026).

BGN Evaluasi Efektivitas Penyaluran Program MBG

Selain audit, Badan Gizi Nasional juga tengah menyiapkan strategi efisiensi anggaran dan mengevaluasi kelompok penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis. Evaluasi tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan gizi dapat lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan setiap kelompok usia.

"Misal teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran, itu volume otak bisa maksimal. Lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya. Bentuknya adalah pemenuhan gizi," ujarnya.

Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya penyempurnaan Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini terus diperluas di berbagai daerah, termasuk Boyolali yang menargetkan operasional 194 SPPG untuk melayani lebih dari 284 ribu penerima manfaat ketika seluruh fasilitas telah beroperasi secara penuh.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Espos