PDIP Jateng Belum Ambil Sikap Soal OTT Bupati Sukoharjo Etik Suryani

Harianjogja.com, KARANGANYAR—DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah hingga kini belum mengambil sikap resmi terkait penangkapan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai berlambang banteng tersebut memilih menunggu penjelasan resmi sebelum menentukan langkah politik terhadap kadernya.

Sekretaris DPD PDIP Jawa Tengah yang juga menjabat Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menegaskan pihaknya belum menerima informasi lengkap mengenai kasus yang menjerat Etik Suryani. Oleh karena itu, keputusan internal partai masih belum dapat ditetapkan.

“Belum, kami masih menunggu rilis resmi terlebih dahulu,” kata Sumanto saat ditemui usai menghadiri peresmian Bendungan Jlantah di Jatiyoso, Karanganyar, Jumat (10/7/2026).

PDIP Tahan Sikap, Tunggu Instruksi DPP

Sumanto menambahkan, hingga saat ini DPD PDIP Jawa Tengah belum menentukan apakah akan mengambil langkah evaluasi terhadap Etik Suryani. Menurutnya, seluruh keputusan terkait kader yang tersangkut persoalan hukum berada di bawah kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

“Belum ada sikap. Kami menunggu arahan dan rilis resmi dari DPP,” tegasnya.

Sikap hati-hati ini mencerminkan mekanisme internal PDIP yang biasanya menunggu kejelasan status hukum serta pernyataan resmi dari KPK sebelum mengambil tindakan organisatoris terhadap kader.

Ditangkap KPK Terkait Dugaan Pemerasan

Etik Suryani diketahui diamankan KPK pada Kamis (9/7/2026). Ia diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap perangkat desa dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena Etik tidak hanya menjabat sebagai kepala daerah, tetapi juga memiliki posisi strategis di internal partai sebagai Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPD PDIP Jawa Tengah.

Hingga saat ini, KPK belum merilis secara lengkap konstruksi perkara, termasuk jumlah uang yang diduga terkait dalam praktik pemerasan tersebut.

Status di Partai Belum Berubah

Meski telah diamankan KPK, status Etik Suryani di struktur PDIP Jawa Tengah masih belum mengalami perubahan. DPD PDIP Jateng juga belum mengumumkan adanya penonaktifan atau sanksi sementara terhadap yang bersangkutan.

Langkah ini berbeda dengan beberapa kasus sebelumnya, di mana partai politik kerap langsung mengambil tindakan tegas setelah ada kepastian hukum dari aparat penegak hukum.

Publik Menunggu Kejelasan

Kasus ini menambah daftar kepala daerah yang tersangkut dugaan korupsi dan kembali menjadi sorotan terkait tata kelola pemerintahan daerah.

Publik kini menanti perkembangan dari KPK, termasuk kemungkinan penetapan status tersangka secara resmi serta langkah lanjutan dari PDIP sebagai partai pengusung.

Dengan belum adanya pernyataan resmi dari DPP PDIP maupun KPK secara detail, arah penanganan kasus ini serta implikasi politiknya masih akan terus berkembang dalam beberapa hari ke depan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : espos.id