KPK Dalami Temuan ICW soal Kontrak Influencer RANS Rp14,7 Miliar
KPK merespons temuan ICW soal pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian pada 2024-2026.
Ilustrasi penanganan bencana yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di wilayah Jakarta Pusat Sabtu (4/4/2026). - ANTARA/ist-BNPB
Harianjogja.com, TEMANGGUNG—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung memperkuat kapasitas sukarelawan kebencanaan melalui pelatihan yang menitikberatkan pada kesiapsiagaan, mitigasi, hingga penguatan manajemen pascabencana. Langkah tersebut dilakukan mengingat karakteristik wilayah Temanggung yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana.
Bupati Temanggung Agus Setyawan mengatakan kondisi geografis dan topografi Kabupaten Temanggung yang didominasi kawasan pegunungan membuat daerah tersebut menghadapi kerentanan ganda. Pada musim hujan berpotensi terjadi tanah longsor dan banjir, sedangkan saat musim kemarau ancaman bergeser menjadi kekeringan hingga kebakaran permukiman.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus Setyawan dalam Pelatihan Tanggap Bencana dan Penguatan Kapasitas Relawan yang digelar di Serbut River Camp Kledung, Rabu (5/8).
Kegiatan tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan Komisi VIII DPR RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan teknis serta pengetahuan para relawan dalam menghadapi potensi bencana.
Agus menegaskan penguatan manajemen pascabencana menjadi aspek penting dalam sistem penanggulangan bencana di daerah.
"Manajemen pengelolaan pascabencana menjadi sangat penting. Birokrasi tidak boleh hanya melayani urusan administrasi surat-menyurat, tetapi wajib hadir secara sigap ketika masyarakat tertimpa musibah," katanya.
Kolaborasi Lintas Lembaga
Pemkab Temanggung juga mendorong pola penanganan bencana secara terpadu melalui orkestrasi atau skema kerja sama lintas lembaga.
Kolaborasi tersebut melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Palang Merah Indonesia (PMI), Dinas Sosial, Baznas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades), hingga unsur sukarelawan Desa Tangguh Bencana.
Agus meminta Sekretaris Daerah (Sekda) mengonsolidasikan seluruh jajaran birokrasi, terutama para camat serta kepala desa dan lurah sebagai pemangku wilayah, agar mampu bergerak cepat ketika terjadi bencana.
"Begitu ada bencana, yang utama dipikirkan adalah keselamatan nyawa warga. Setelah itu, birokrasi wajib hadir mengorkestrasi penanganan dan bantuan logistik agar warga terdampak tidak bingung dan penanganan dapat dilakukan secara cepat tanpa menunggu waktu lama," katanya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo mengapresiasi langkah yang dilakukan Bupati Temanggung dalam memperkuat kapasitas sukarelawan kebencanaan.
Menurutnya, paradigma penanggulangan bencana saat ini tidak hanya berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga menekankan kesiapsiagaan sebelum bencana serta pemulihan yang terencana setelah bencana.
"Penanganan bencana sekarang tidak hanya hadir saat kejadian, tetapi bagaimana melakukan mitigasi, asesmen risiko awal, hingga perencanaan kontinjensi. Sukarelawan adalah garda terdepan sekaligus edukator kepada masyarakat terkait dengan potensi-potensi risiko kebencanaan," katanya.
Pelatihan tersebut diharapkan semakin meningkatkan kesiapan para sukarelawan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Kabupaten Temanggung sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanganan keadaan darurat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK merespons temuan ICW soal pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian pada 2024-2026.
Isu Gibran kembali menyampaikan niat mundur membuat wartawan memadati Istana Wapres. Sejumlah ASN Setwapres terlihat saling berpelukan.
Polda DIY menetapkan dua tersangka pembawa dan pengguna molotov pasca demo 10 November 2026. Polisi mengamankan 157 orang untuk diperiksa.
Prodi HI FISB UII mengecam dugaan kekerasan dalam aksi 10 November dan mendesak pengusutan independen serta perlindungan bagi demonstran.
DPR akan membawa usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Budi Arie membenarkan Gibran kembali menyampaikan niat mundur kepada Prabowo setelah Presiden pulang dari kunjungan kerja ke Aceh.