Sengketa Tanah di Jangkaran Jadi Fokus GTRA Kulonprogo
GTRA Kulon Progo mendorong konsolidasi lahan di Jangkaran dan Ngestiharjo untuk mempercepat kepastian hukum dan menyelesaikan sengketa tanah.
Ilustrasi SPKLU milik PLN./Istimewa
Harianjogja.com, BANYUMAS—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas mulai mengkaji rencana pengadaan sepeda motor listrik sebagai kendaraan dinas bagi kepala desa (kades) dan penilik sekolah. Langkah ini dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi belanja operasional sekaligus mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan di wilayah tersebut.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan kajian tersebut muncul setelah dirinya mencoba langsung sepeda motor listrik VinFast yang dinilai memiliki performa lebih baik dibandingkan kendaraan listrik generasi awal.
"Saya dulu waktu motor listrik pertama keluar sudah beli. Kalau digas masih terasa menghentak. Yang sekarang sudah halus," katanya di halaman Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat (7/8/2026).
Hemat Biaya Operasional
Menurut Sadewo, kendaraan listrik menawarkan sejumlah keuntungan, mulai dari biaya operasional yang lebih rendah karena tidak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) hingga perawatan yang lebih sederhana lantaran tidak memerlukan penggantian oli.
Ia menjelaskan produsen sepeda motor listrik asal Vietnam yang sedang dipertimbangkan juga menawarkan sejumlah fasilitas pendukung.
Di antaranya berupa pengisian daya gratis selama tiga tahun pertama di stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang dibangun perusahaan tersebut, serta garansi baterai hingga enam tahun.
Atas dasar itu, Pemkab Banyumas mengundang sejumlah kepala desa untuk menjajal langsung kendaraan tersebut sebelum keputusan pengadaan diambil.
"Kades-kades saya undang supaya mencoba dulu. Kalau memang bagus dan menguntungkan, bisa dipertimbangkan," ujarnya.
Gunakan Anggaran Mobil Dinas Bupati
Sadewo menegaskan rencana pengadaan kendaraan listrik tidak akan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut dia, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas bupati akan dialihkan untuk mendukung program tersebut.
Selama masa jabatan pertamanya, Sadewo memilih tidak menggunakan mobil dinas baru meskipun tersedia anggaran sekitar Rp1,7 miliar.
Berdasarkan perhitungan awal, dana tersebut diperkirakan cukup untuk menyediakan sekitar 60 unit motor listrik bagi kepala desa, sekitar 30 unit motor listrik untuk penilik sekolah, serta satu unit mobil listrik berukuran kecil yang akan digunakan untuk kebutuhan patroli Dinas Perhubungan.
"Penggantian kendaraan dinas akan dilakukan secara bertahap setelah melalui evaluasi," katanya.
Berpotensi Tambah PAD dari SPKLU
Selain efisiensi operasional, Pemkab Banyumas juga melihat peluang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penyewaan lahan pemerintah untuk pembangunan SPKLU.
Sadewo mengatakan produsen sepeda motor listrik tersebut berencana membangun sekitar 250 titik SPKLU.
Dari jumlah itu, sekitar 165 lokasi di lingkungan Pemkab Banyumas dinilai berpotensi disewakan dan 82 titik di antaranya telah menjalani proses penilaian awal.
"Informasinya nilai sewa sekitar Rp1,6 juta per bulan. Namun, kalau menggunakan lahan pemerintah daerah mungkin sekitar Rp1,5 juta per bulan karena harus melalui appraisal," kata Sadewo.
Kades Siap Uji Coba di Wilayah Perbukitan
Ketua Paguyuban Kades Satria Praja Banyumas yang juga Kepala Desa Kasegeran, Saefuddin, menyambut positif rencana tersebut.
Menurutnya, kendaraan listrik dapat membantu meningkatkan mobilitas kepala desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk mempercepat pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta penanganan berbagai persoalan di desa.
Meski demikian, ia menilai para kepala desa masih membutuhkan masa adaptasi dalam menggunakan kendaraan listrik.
Karena itu, pihaknya akan melakukan uji coba di berbagai karakter wilayah, terutama kawasan perbukitan di Kecamatan Cilongok, untuk mengetahui kemampuan kendaraan saat melintasi medan menanjak.
"Hasil uji coba nanti akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi. Kami ingin mengetahui kelebihan dan kekurangannya sebelum program diterapkan lebih luas," kata Saefuddin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
GTRA Kulon Progo mendorong konsolidasi lahan di Jangkaran dan Ngestiharjo untuk mempercepat kepastian hukum dan menyelesaikan sengketa tanah.
DPRD Bantul meminta Perda larangan penjualan daging anjing di DIY disosialisasikan secara masif sebelum diterapkan di seluruh kabupaten dan kota.
Pemkot Jogja mengkaji penutupan bertahap sirip Malioboro. Hasto Wardoyo memastikan kebijakan diterapkan setelah solusi akses warga disiapkan.
KPK mendalami dugaan pemberian uang dari PT Blueray Cargo kepada oknum Ditjen Bea Cukai dengan memeriksa Iskandar HP Sitorus sebagai saksi.
Pengangguran DIY naik menjadi 70.560 orang pada Mei 2026. BPS dan Disnakertrans mengungkap penyebab serta strategi menekan TPT.
Sebanyak 25.640 siswa di Gunungkidul menjadi sasaran BIAS 2026 dengan vaksin MR, TD, dan HPV. Target cakupan imunisasi mencapai 95%.Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL