Temanggung Siapkan APBD 2027 Rp2,047 Triliun, Ini Prioritasnya

Harianjogja.com, TEMANGGUNG— Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, memproyeksikan belanja daerah dalam APBD 2027 mencapai Rp2,047 triliun. Sementara itu, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,917 triliun sehingga terdapat defisit anggaran sekitar Rp129,301 miliar.

Bupati Temanggung Agus Setyawan mengatakan kebijakan belanja daerah 2027 akan diarahkan untuk mendukung visi, misi, tujuan, isu strategis, dan target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2025-2029.

Adapun tema pembangunan pada 2027 difokuskan pada pengembangan sektor pertanian dan pariwisata. Fokus tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Belanja Wajib Jadi Prioritas

Agus mengatakan belanja daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pertama diberikan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat. Kebijakan tersebut terutama ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat.

Belanja wajib tersebut meliputi sektor pendidikan dan kesehatan, kewajiban kepada pihak ketiga, pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang jatuh tempo, serta kebutuhan rutin pemerintahan.

Kebutuhan rutin tersebut antara lain gaji pegawai, listrik, air, telepon, dan internet.

Pemkab Temanggung juga harus memenuhi ketentuan belanja mandatori. Alokasi pendidikan ditetapkan minimal 20 persen dari total belanja daerah, infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen, sedangkan belanja pegawai maksimal 30 persen di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui transfer ke daerah.

Belanja Operasi Capai Rp1,464 Triliun

Dari total belanja daerah yang diproyeksikan mencapai Rp2,047 triliun, belanja operasi menjadi komponen dengan alokasi terbesar, yakni Rp1,464 triliun.

Selanjutnya, belanja modal direncanakan mencapai Rp212,546 miliar. Belanja tidak terduga dialokasikan Rp1,598 miliar, sedangkan belanja transfer mencapai Rp368,694 miliar.

Anggaran tersebut juga diarahkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Di antaranya pembangunan dan pemberdayaan jalan, peningkatan sarana transportasi umum, serta penyediaan penerangan jalan umum.

Pemkab juga mengalokasikan anggaran untuk pelayanan kesehatan masyarakat, penegakan hukum terkait pajak rokok, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, dan penguatan fungsi pengawasan.

Selain mengatur alokasi, Pemkab Temanggung akan memperbaiki tata kelola belanja. Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan standar harga dan analisis standar belanja serta mengoptimalkan penggunaan SiLPA berbasis kinerja.

Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp1,917 Triliun

Di sisi pendapatan, Pemkab Temanggung memproyeksikan pendapatan daerah 2027 sebesar Rp1,917 triliun.

Pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp435,777 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,482 triliun.

Komposisi tersebut menunjukkan pendapatan daerah Temanggung masih cukup bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Karena itu, penguatan PAD terus dilakukan melalui pendataan objek pajak baru dan pemutakhiran basis data pendapatan daerah.

Peningkatan PAD juga ditempuh dengan mengoptimalkan kinerja BUMD serta penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pemkab Temanggung berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah melalui Tim Sinergitas Pendapatan Opsen Kabupaten Temanggung. Tim tersebut melibatkan kepolisian, BPKPAD, dan UPPD.

Selain itu, pemerintah daerah menjalankan program Sengkuyung Pendataan Pajak dan gerakan disiplin pajak untuk mendukung penguatan pendapatan daerah.

Defisit Ditutup dari Pembiayaan Daerah

Dengan pendapatan Rp1,917 triliun dan belanja Rp2,047 triliun, APBD Temanggung 2027 diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp129,301 miliar.

Untuk menutup defisit tersebut, Pemkab Temanggung menyiapkan pembiayaan daerah yang antara lain bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya. Nilai SiLPA diproyeksikan mencapai Rp155,801 miliar.

Namun, angka SiLPA tersebut masih bersifat prediksi. Nilainya akan disesuaikan dengan hasil perhitungan pertanggungjawaban APBD tahun sebelumnya.

Jika SiLPA yang tersedia tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan, pemerintah daerah akan melakukan rasionalisasi terhadap pendapatan dan belanja yang telah diprogramkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara