Pemkab Temanggung Dukung Wacana Guru PPPK Jadi ASN Pusat

Harianjogja.com, TEMANGGUNG— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung mendukung wacana pengalihan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengurangi beban anggaran daerah hingga sekitar Rp150,5 miliar dalam satu tahun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Temanggung Tri Winarno mengatakan pemerintah daerah menyambut baik apabila pengalihan status guru PPPK tersebut benar-benar menjadi opsi pemerintah pusat.

Meski demikian, Pemkab Temanggung meminta agar para guru yang selama ini mengajar di daerah tersebut tetap ditempatkan dan menjalankan tugasnya di Temanggung.

"Kami menyambut baik kalau itu memang menjadi opsi yang bisa meringankan komitmen daerah. Tetapi lokus pekerjaannya tetap harus di Temanggung, karena kami tetap membutuhkan tenaga pendidik untuk menjalankan pelayanan pendidikan," katanya di Temanggung, Kamis (13/8/2026).

Anggaran Guru PPPK Temanggung Capai Rp149 Miliar

Berdasarkan perhitungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Temanggung, kebutuhan anggaran untuk membayar gaji guru PPPK penuh waktu mencapai hampir Rp149 miliar per tahun.

Angka tersebut telah mencakup komponen pembayaran gaji selama 14 bulan, termasuk gaji ke-13 dan gaji ke-14.

Selain guru PPPK penuh waktu, Pemkab Temanggung juga menyiapkan anggaran untuk PPPK paruh waktu. Tri Winarno menyebut kebutuhan anggarannya mencapai sekitar Rp1,5 miliar untuk periode yang sama.

Jika pembiayaan guru PPPK nantinya sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah pusat, beban APBD Temanggung berpotensi berkurang sekitar Rp150,5 miliar.

Namun, Tri menegaskan angka tersebut masih merupakan hasil simulasi berdasarkan asumsi kebijakan yang ada. Besaran penghematan dapat berubah apabila pemerintah pusat menetapkan mekanisme yang berbeda.

"Ini tentu masih dengan asumsi dan hitungan yang ada. Tetapi kalau benar menjadi ASN pusat, beban daerah bisa berkurang dan ruang fiskal kita menjadi lebih kuat," katanya.

Pemkab Temanggung Minta Guru Tetap Mengajar di Daerah

Dukungan terhadap wacana pengalihan status guru PPPK menjadi ASN pusat tidak berarti Pemkab Temanggung menginginkan tenaga pendidik tersebut berpindah dari daerah.

Tri menekankan guru yang selama ini bertugas di Temanggung tetap dibutuhkan untuk menjalankan pelayanan pendidikan. Karena itu, lokus pekerjaan para guru tersebut diharapkan tetap berada di Temanggung meskipun status dan pembiayaannya nantinya menjadi tanggungan pemerintah pusat.

Bagi Pemkab Temanggung, berkurangnya beban belanja pegawai akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah. Ruang anggaran tersebut dinilai penting untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, wacana guru PPPK menjadi ASN pusat dinilai dapat memberikan dampak terhadap kemampuan fiskal daerah apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Pemkab Temanggung tetap menunggu kepastian mengenai opsi dan mekanisme yang akan ditetapkan pemerintah pusat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara