Angka Anak Tidak Sekolah di Kota Magelang Turun Drastis, Tinggal 37

KOTA MAGELANG — Pemerintah Kota Magelang mencatatkan penurunan signifikan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayahnya. Dari 444 anak yang teridentifikasi tidak bersekolah pada 2023, jumlah yang belum tertangani kini tersisa 37 anak pada 2025.

Capaian ini menjadi bukti keseriusan Pemkot Magelang dalam memenuhi hak pendidikan bagi seluruh anak, tanpa terkecuali.

Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan, penanganan ATS bukan sekadar mengejar target angka, melainkan bagian dari komitmen memastikan setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, apa pun kondisi dan latar belakangnya.

"Penurunan ini bukan hanya soal statistik, melainkan gambaran nyata dari kerja bersama seluruh perangkat daerah untuk mengembalikan hak anak-anak kita atas pendidikan. Kami tidak ingin ada satu pun anak Magelang yang tertinggal hanya karena kondisi tertentu," kata Damar, di kantornya, Selasa (18/8/2026).

Damar menambahkan, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah semakin memperkuat langkah yang sebelumnya sudah dijalankan Pemkot Magelang sejak 2023, jauh sebelum aturan itu terbit.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Magelang, Handini Rahayu, menjelaskan persoalan ATS ini bermula dari temuan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pada 2023, yang mencatat sekitar 500-an anak di Kota Magelang tidak bersekolah.

"Data P3KE menjadi titik masuk awal kami. Tapi data administratif saja tidak cukup untuk menggambarkan kondisi anak secara utuh, sehingga perlu dipadukan dengan verifikasi langsung di lapangan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran," ujar Handini.

Handini menuturkan, Bapperida turut mengawal proses ini dari sisi perencanaan, agar penanganan ATS terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2026.

"Target kami bukan sekadar menurunkan angka 37 menjadi nol, tapi memastikan tidak ada lagi anak baru yang putus sekolah. Ini pekerjaan jangka panjang dan butuh sinergi semua pihak, dari sekolah, keluarga, hingga masyarakat," imbuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Magelang, Nurwiyono Slamet Nugroho, menjelaskan pihaknya membentuk Tim Pamong Balai Belajar untuk memverifikasi data ATS secara langsung ke lapangan.

Dari proses tersebut, ditemukan 444 anak yang benar-benar berstatus ATS, sementara 109 data lainnya merupakan data residu yang tidak dapat diverifikasi.

Nurwiyono menjelaskan, setiap anak punya persoalan yang berbeda-beda, sehingga pendekatannya pun tidak bisa disamaratakan. Ada yang diarahkan ke Satuan Pendidikan Non-Formal (SPNF), ada pula yang difasilitasi lewat program homeschooling, khususnya bagi anak dengan disabilitas atau kondisi psikologis tertentu.

Ia menambahkan, bagi anak yang mengikuti homeschooling namun tidak memiliki sarana belajar memadai di rumah, Disdikbud menyediakan Rumah Balai Belajar sebagai ruang belajar alternatif.

"Rumah Balai Belajar ini penting supaya akses pendidikan tidak berhenti hanya karena keterbatasan fasilitas di rumah. Kami ingin memastikan pintu pendidikan tetap terbuka sesuai kondisi masing-masing anak," ujarnya.

Meski jumlah ATS yang belum tertangani telah menurun drastis, tantangan selanjutnya adalah memastikan anak-anak yang telah kembali bersekolah tidak putus sekolah lagi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.