Pemkot Solo Dorong BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Pemberdayaan

Harianjogja.com, SOLO—  Pemerintah Kota Surakarta berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Tak hanya itu, para peserta juga diarahkan pada pemberdayaan peserta dan ahli waris agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi.

Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani mengapresiasi kualitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang dinilainya semakin memberikan kemudahan kepada masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan Astrid saat menghadiri peringatan Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2026 di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Solo, Jumat (4/9/2026).

Menurut Astrid, kualitas pelayanan menjadi salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan layanan publik. Masyarakat kini semakin kritis dalam menilai apakah sebuah layanan benar-benar mudah, transparan, cepat, dan memberikan kepastian.

Karena itu, ia menilai kemudahan akses layanan BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman kepada pekerja.

Salah satu layanan yang mendapat apresiasi adalah proses klaim Jaminan Hari Tua (JHT). Astrid menilai peserta dapat mengakses layanan secara langsung tanpa harus menggunakan jasa calo maupun mengeluarkan biaya tambahan.

“Ini merupakan contoh pelayanan yang prima. Saya kira excellence service saat ini sudah dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan kami sangat mengapresiasi hal tersebut,” ujar Astrid melalui keterangan persnya, Selasa (8/9/2026)

Pastikan Peserta Tak Dibebani Biaya Tambahan

Peringatan Harpelnas 2026 di Solo juga dimanfaatkan untuk melihat langsung pengalaman peserta saat mengakses layanan.

Astrid bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat berbincang dengan sejumlah peserta. Mereka menggali pengalaman peserta, mulai dari kemudahan proses pelayanan hingga penggunaan sistem booking secara online.

Keduanya juga memastikan peserta tidak mendapatkan pungutan atau biaya tambahan dalam memperoleh layanan.

Saiful bahkan melakukan simulasi pelayanan secara langsung di konter customer service. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat proses pelayanan dari sisi peserta sekaligus memastikan standar pelayanan benar-benar diterapkan di lapangan.

“Kami ingin memastikan bagaimana kami melayani. Kami langsung mewawancarai beberapa peserta, apakah ada kesulitan saat booking online dan apakah ada pihak-pihak tertentu yang meminta biaya tambahan,” jelas Saiful.

BPJS Ketenagakerjaan Tak Hanya Beri Perlindungan

Astrid mengatakan pelayanan yang baik perlu diikuti dengan manfaat yang lebih luas. Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan tidak semestinya hanya dipandang sebagai perlindungan ketika pekerja menghadapi risiko.

Program tersebut juga dapat menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi peserta maupun keluarganya.

Karena itu, Pemkot Surakarta mendorong agar kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dikembangkan ke sektor pemberdayaan.

“Kami memandang komitmen BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya dari sisi perlindungan, tetapi juga pelayanan dan pemberdayaan. Ini menjadi bagian dari sinergi nyata bagi kami Pemerintah Kota Surakarta,” kata Astrid.

Pemberdayaan tersebut dapat diintegrasikan dengan sejumlah program Pemkot Surakarta, termasuk Rumah Siap Kerja dan UMKM Center.

Peserta maupun ahli waris yang memiliki potensi mengembangkan usaha atau meningkatkan keterampilan dapat diarahkan untuk memperoleh pelatihan, pendampingan, hingga akses pengembangan usaha.

5.000 Pekerja Rentan Solo Sudah Mendapat Perlindungan

Dukungan Pemkot Surakarta terhadap perlindungan pekerja rentan juga terus diperkuat.

Pada 2025, Pemkot Surakarta melalui APBD memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 3.000 pekerja rentan selama empat bulan.

Program tersebut kemudian dilanjutkan pada 2026 dengan tambahan perlindungan bagi 2.000 pekerja rentan.

Dengan demikian, secara akumulatif terdapat 5.000 pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan melalui dukungan Pemerintah Kota Surakarta.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pekerja menjadi salah satu bagian penting dalam upaya pemerintah daerah memperkuat jaring pengaman sosial masyarakat.

Penerima Manfaat Didorong Jadi Produktif

Sementara itu, Saiful Hidayat mengatakan BPJS Ketenagakerjaan kini mulai memperluas perhatian dari sekadar memberikan manfaat jaminan menuju pemberdayaan penerima manfaat.

Menurutnya, manfaat yang diterima peserta maupun ahli waris diharapkan tidak berhenti untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Dana tersebut sebisa mungkin diarahkan menjadi modal atau bagian dari kegiatan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

“Yang pertama adalah pelatihan, kemudian kami dampingi sampai menjadi produktif dan terakhir kami bantu sampai bisa menjadi profit,” kata Saiful.

Pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan. BPJS Ketenagakerjaan juga membuka peluang akses pendanaan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor perbankan.

Skema tersebut diharapkan mampu membantu penerima manfaat mengembangkan keterampilan menjadi aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Saiful menilai konsep pemberdayaan tersebut memiliki irisan yang kuat dengan agenda Pemkot Surakarta dalam meningkatkan kemandirian masyarakat.

“Program kami ini akan sangat sejalan dengan program dari Pak Wali dan Bu Wawali untuk memberdayakan masyarakat Solo. Insyaallah sinergi antara kebijakan dengan Pemerintah Kota Surakarta ini terus kita kembangkan,” pungkasnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.