Jusuf Kalla Minta Kampus Tak Asal Cetak Banyak Sarjana
Jusuf Kalla mendorong kampus meningkatkan kualitas lulusan karena setiap tahun sekitar satu juta sarjana menghadapi lapangan kerja terbatas.
Arsip foto - Bus Trans Banyumas melintas di Jalan Jenderal Soedirman, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin (17/8/2026). ANTARA/Sumarwoto\r\n
Harianjogja.com, BANYUMAS—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, Jawa Tengah, menargetkan layanan bus Buy The Service (BTS) Trans Banyumas kembali beroperasi pada 17 September 2026. Layanan tersebut sebelumnya dihentikan sementara sejak 30 Agustus karena dukungan anggaran operasional dari pemerintah pusat berakhir.
Sekretaris Daerah Banyumas sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Agus Nur Hadie, mengatakan Pemkab Banyumas telah menyiapkan anggaran melalui APBD Perubahan untuk melanjutkan operasional Trans Banyumas.
“Kami menargetkan 17 September. Mudah-mudahan bisa terealisasi, tetapi masih menunggu hasil evaluasi gubernur,” katanya di Purwokerto, Banyumas, Senin (14/9/2026).
APBD Perubahan Masih Dievaluasi
Agus menjelaskan APBD Perubahan Kabupaten Banyumas telah disetujui oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Banyumas. Saat ini, dokumen tersebut masih menjalani evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Setelah hasil evaluasi diterima, Pemkab Banyumas akan menetapkan APBD Perubahan dan melanjutkan proses Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai salah satu syarat pelaksanaan anggaran.
“Setelah DPA turun, kami langsung memproses pengadaan barang dan jasa. Kalau prosesnya lancar, sekitar tiga hari kemudian layanan bisa berjalan,” katanya.
Pemkab Banyumas mempercepat seluruh tahapan tersebut karena penghentian sementara Trans Banyumas berdampak terhadap masyarakat yang selama ini mengandalkan layanan tersebut sebagai salah satu moda transportasi umum.
Dengan target pengoperasian kembali pada 17 September, Pemkab Banyumas berharap proses administrasi dan pengadaan dapat berjalan sesuai rencana. Namun, realisasi target tersebut masih bergantung pada hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Tarif Trans Banyumas Belum Naik
Di tengah persiapan pengoperasian kembali, Pemkab Banyumas memastikan belum memiliki rencana menaikkan tarif Trans Banyumas.
“Sementara belum ada kenaikan tarif,” kata Agus menegaskan.
Kepastian tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Banyumas untuk kembali menyediakan layanan transportasi umum bagi masyarakat setelah penghentian sementara sejak akhir Agustus 2026.
Bupati Cari Dukungan Anggaran Pusat
Di sisi lain, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono pada Senin (14/9) melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat di Jakarta. Langkah tersebut dilakukan untuk mengupayakan tambahan dukungan anggaran bagi operasional Trans Banyumas.
Agus berharap pemerintah pusat kembali memberikan dukungan melalui program BTS. Menurutnya, tambahan pembiayaan dari pemerintah pusat akan mengurangi beban yang harus ditanggung melalui APBD Banyumas.
“Kalau ada tambahan dana dari Kementerian (Kementerian Perhubungan) untuk program BTS, beban APBD bisa lebih ringan sehingga anggarannya dapat digunakan untuk kegiatan lain,” katanya.
Menurut Agus, dukungan pemerintah pusat juga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan layanan Trans Banyumas. Dengan dukungan tersebut, operasional transportasi umum dapat terus berjalan tanpa memberikan beban anggaran yang berlebihan kepada pemerintah daerah.
Layanan Trans Banyumas sebelumnya dihentikan sementara mulai 30 Agustus 2026 setelah dukungan anggaran operasional dari pemerintah pusat tidak lagi tersedia. Pemkab Banyumas kemudian menyiapkan pembiayaan melalui APBD Perubahan agar layanan bus BTS tersebut dapat kembali melayani masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Jusuf Kalla mendorong kampus meningkatkan kualitas lulusan karena setiap tahun sekitar satu juta sarjana menghadapi lapangan kerja terbatas.
John Herdman berjanji Timnas Indonesia memberikan seluruh kemampuan di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah gagal di Piala AFF 2026.
Bahlil Lahadalia menegaskan cadangan BBM nasional aman sekitar 20 hari. Antrean di Makassar disebut terjadi karena perubahan pola konsumsi.
HMI Jogjakarta menggelar aksi di Polda DIY, menuntut penanganan serius kasus dugaan kekerasan seksual di Ponpes Ash-Sholihah Sleman.
BMKG mengingatkan potensi gelombang laut hingga 4 meter di sejumlah perairan Indonesia pada 14-17 September. Pelaku pelayaran diminta waspada.
Disdukcapil Kulonprogo mengingatkan warga soal penipuan aktivasi IKD yang meminta Rp10.000, nomor rekening hingga kode OTP.