BLBI Dinyatakan Lunas, Hardjuno Pertanyakan Hak Tagih Rp110 Triliun
Pemerintah menyatakan kewajiban BLBI Rp218,3 triliun ke BI lunas. Hardjuno menyoroti hak tagih negara dan beban fiskal yang masih perlu dijelaskan.
Distribusi air bersih untuk mengatasi wilayah yang terdampak kekeringan di Jawa Tengah./Antara-Pemprov Jateng
Harianjogja.com, SEMARANG— Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bersama pemerintah kabupaten/kota, perusahaan, TNI, Polri, dan berbagai pihak telah menyalurkan 75.463.000 liter air bersih ke daerah yang terdampak kekeringan.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan bantuan air tersebut telah didistribusikan ke 33 kabupaten/kota yang mengalami dampak kekeringan. Penyaluran dilakukan selama periode 5 Juni hingga 28 September 2026 berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng.
"Pasokan air sebanyak 75.463.000 liter itu terdistribusi ke 33 kabupaten/kota terdampak kekeringan di Jateng," kata Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu (30/9/2026).
2,34 Juta Jiwa Terima Manfaat
Dari penyaluran tersebut, bantuan air bersih telah menjangkau 1.557.333 kepala keluarga (KK) atau 2.341.548 jiwa. Mereka tersebar di 255 kecamatan dan 784 desa/kelurahan.
Bantuan air bersih tersebut berasal dari sejumlah sumber. Sebanyak 36.448.900 liter berasal dari dukungan ketersediaan air bersih melalui APBD Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota.
Kemudian, sebanyak 259.000 liter bersumber dari APBN. Sementara itu, 38.755.100 liter lainnya berasal dari CSR perusahaan maupun lembaga swadaya masyarakat.
Sejumlah daerah tercatat menerima distribusi air bersih dalam jumlah tinggi. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Klaten, Pemalang, Purbalingga, Boyolali, Grobogan, Banyumas, Sragen, Cilacap, Blora, dan Banjarnegara.
"Kekeringan sudah kita petakan. Semua komponen bergerak. BPBD bergerak, PMI bergerak, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bergerak, TNI dan Polri bergerak. Untuk masyarakat kita salurkan air bersih," kata Ahmad Luthfi.
Penanganan Kekeringan Sasar Lahan Pertanian
Penanganan dampak kekeringan, menurut Ahmad Luthfi, tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Pemerintah juga memperhatikan kebutuhan air untuk lahan pertanian guna menjaga produktivitas komoditas pangan dan ketahanan pangan.
Karena itu, ia meminta Dinas Pertanian dan Peternakan Jateng berkoordinasi dengan seluruh bupati-wali kota beserta jajaran dan TNI. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memetakan sekaligus melakukan intervensi terhadap kebutuhan air bagi petani.
"Untuk sawah itu ada dua macam, yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Ini sudah kita koordinasikan juga dengan TNI melalui sumurisasi dan pipanisasi. Semoga target produksi padi dan komoditas pangan tidak meleset," ujarnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan kekeringan agar dampaknya terhadap lahan pertanian dapat ditekan. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi lain menghadapi musim kemarau.
Warga Diimbau Hemat Air Bersih
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen mengimbau seluruh elemen masyarakat tetap waspada terhadap dampak kekeringan pada musim kemarau kali ini.
Sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan air bersih secara hemat. Menurutnya, kewaspadaan dan penghematan air menjadi bagian dari upaya menghadapi kondisi kekeringan.
Selain itu, Pemprov Jateng telah mengajukan permintaan modifikasi cuaca kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Modifikasi cuaca tersebut akan dilakukan apabila diperlukan penanganan lanjutan.
Langkah lainnya berupa percepatan pembuatan dan penguatan tanggul serta bendungan. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menampung lebih banyak air ketika hujan tiba.
"Untuk antisipasi dampak kekeringan bagi petani juga sudah disiapkan asuransi gagal panen," kata Taj Yasin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah menyatakan kewajiban BLBI Rp218,3 triliun ke BI lunas. Hardjuno menyoroti hak tagih negara dan beban fiskal yang masih perlu dijelaskan.
inflasi September 2026 diproyeksi mencapai 3,34%-3,35%, dipicu pangan, El Nino, MBG, dan kenaikan harga minyak dunia.
Delapan gerai KDMP Bantul telah diverifikasi. Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan laporan tim dan review BPKP terkait pembangunan.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi 1 Oktober 2026 dan akan dievaluasi pemerintah pada 7 Oktober.
UGM menilai wacana kuliah gratis perlu memprioritaskan warga kurang mampu dan memperluas akses pendidikan tinggi.
Kemarau panjang di Cangkringan membuat dua sekolah kekurangan air dan memicu tiga kebakaran sejak Juni 2026.