KPK Dalami Proyek di Satpol PP Damkar dan 16 Dinas di Kabupaten Klaten

Newswire
Newswire Rabu, 18 November 2026 09:37 WIB
KPK Dalami Proyek di Satpol PP Damkar dan 16 Dinas di Kabupaten Klaten

Kantor KPK - Antara

Harianjogja.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami sejumlah proyek di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta 16 dinas Pemerintah Kabupaten Klaten. Pendalaman dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten berinisial HWI.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik memeriksa 18 saksi pada Selasa (17/11). Para saksi dimintai keterangan mengenai pekerjaan dan proyek yang dilaksanakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Para saksi didalami soal pekerjaan-pekerjaan atau proyek yang dilakukan di dinas-dinas yang bersangkutan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.

Selain menelusuri proyek, penyidik juga mendalami dugaan penerimaan uang oleh HWI. Keterangan para saksi diperlukan untuk mengungkap sumber dan mekanisme penerimaan tersebut.

“Baik yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa ataupun yang diduga terkait dengan upah pungut yang dilakukan oleh dinas terkait, termasuk juga dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati dari hasil tambang, khususnya galian c,” katanya.

Daftar Pejabat Dinas yang Diperiksa KPK

Para saksi yang diperiksa berasal dari sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Klaten. Mereka antara lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup Klaten S, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Klaten MAS, Kepala Dinas Pendidikan Klaten ASP, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Klaten MN, serta Kepala Dinas Kesehatan Klaten AB.

KPK juga memeriksa Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Klaten TW, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Klaten S, serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klaten PEH.

Berikutnya, terdapat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Klaten AW, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klaten LRD, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Klaten PAW, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten AP, serta Kepala Dinas Perhubungan Klaten SP.

Saksi lainnya adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Klaten IK, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PW, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten AM.

KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Klaten

Kasus dugaan korupsi tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Oktober 2026. Dalam operasi itu, KPK menangkap Bupati Klaten berinisial HWI, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah ALH, dan 21 orang lainnya.

Sehari setelahnya, pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025-2026.

Ketiganya adalah HWI, ALH, serta MAW yang merupakan pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.

KPK juga mengungkapkan adanya lima klaster dugaan korupsi dalam perkara tersebut. Klaster itu meliputi dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran terkait upah pungut.

Sementara itu, KPK mulai memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa dalam perkara tersebut sejak 27 Oktober 2026. Pemeriksaan terhadap 18 saksi pada 17 November menjadi bagian dari pendalaman penyidikan, termasuk untuk menelusuri proyek-proyek dinas dan dugaan aliran uang kepada Bupati Klaten.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara

Share

Yudhi Kusdiyanto
Yudhi Kusdiyanto Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online