Dua Tahun, KPK Gelar 36 OTT, Ini Daftarnya
KPK tercatat menggelar 36 OTT selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kasusnya mencakup dugaan suap proyek, pemerasan, dan gratifikasi.
Logo Partai Gerindra/istimewa
Harianjogja.com, SEMARANG—Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono memberikan arahan khusus kepada kepala daerah (kada) kader partai tersebut untuk menyukseskan program-program kerakyatan Presiden RI yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.
Ada puluhan kepala daerah yang dikumpulkan di Kantor DPD Gerindra Jateng, Semarang, Sabtu, seperti Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, Wali Kota Solo Respati Adi, Bupati Jepara Witiarso Utomo, dan beberapa kepala daerah lain.
Ia meminta gubernur, wali kota, dan bupati dari Gerindra untuk memantau dan menyukseskan program unggulan Prabowo supaya berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat Jateng.
"Arahannya adalah bagaimana program pemerintah pusat yang menyasar masyarakat di bawah ini lancar, enggak ada masalah, dan kemudian bisa diterima dengan baik manfaatnya oleh masyarakat," kata pria yang juga menjabat Wakil Menteri Pertanian tersebut.
Adapun sejumlah program yang menjadi atensi khusus, di antaranya makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, koperasi desa/kelurahan merah putih, hingga swasembada pangan.
Terkait MBG, ia mencontohkan bahwa kepala daerah diminta untuk mengawasi kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menu makanan yang diterima oleh penerima manfaat kondisi dan kualitasnya baik.
"Kami dorong supaya terlibat aktif dalam rangka pengawasan, dalam rangka koordinasi dan seterusnya untuk memastikan program berjalan dengan lancar, barang atau makanan diterima dengan baik, kualitasnya baik dan 'zero incident'," katanya.
Tak hanya kepala daerah, anggota DPRD kabupaten/kota dan Provinsi Jateng, serta pengurus dan kader Gerindra se-Jateng juga diarahkan untuk mengawal program-program unggulan pemerintahan Prabowo.
Sudaryono berharap keterlibatan aktif dari seluruh kader Gerindra bisa mencegah masalah yang berpotensi terjadi, misalnya kasus siswa keracunan pada program MBG dan siswa yang kabur pada program sekolah rakyat.
"Termasuk, Koperasi Desa Merah Putih, ketahanan pangan, irigasi sawah, serapan gabah Bulog, dan program-program yang digagas dan menjadi program unggulan dari pemerintah pusat ini," ungkap dia.
Menurut dia, program yang dicanangkan Presiden Prabowo bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga harus benar-benar dikawal dengan baik agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.
"Kami pastikan kepala daerah dan legislatifnya itu sinergi supaya program itu bisa memberikan manfaat yang besar bagi rakyat, meminimalisir sebisa mungkin 'incident', tanpa ada menimbulkan masalah-masalah yang lama terulang maupun yang baru," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK tercatat menggelar 36 OTT selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Kasusnya mencakup dugaan suap proyek, pemerasan, dan gratifikasi.
DPRD Kota Jogja mengawal anggaran pendidikan dan kesehatan 2027 serta mendorong penambahan layanan jantung dan cuci darah di RS Pratama.
Yusril Ihza Mahendra mendorong reformasi UU Tipikor untuk membedakan risiko bisnis dengan korupsi dan menyelaraskan aturan dengan standar UNCAC.
BI mewaspadai dampak El Niño terhadap inflasi pangan yang mencapai 5,03% pada September 2026. Beras, cabai, dan bawang merah menjadi perhatian.
Hujan ringan mulai terpantau di Gunungkidul, tetapi kekeringan masih berlangsung. BPBD menyiapkan anggaran Rp2,359 miliar untuk distribusi air bersih.
TNI AU menguji pendaratan dan lepas landas dua F-16 serta dua Super Tucano di Tol Paspro untuk menyiapkan landasan alternatif operasi udara.