Menyelamatkan Si Miskin dari Muslihat Jahat Bandar Judol
Pemerintah menindak penerima bansos yang terindikasi judi online. Sebanyak 1,49 juta KPM ditangguhkan dan pengawasan diperketat.
Foto ilustrasi korupsi dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, PEKALONGAN—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sekitar 10 aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Selasa (3/3). Pemeriksaan dilakukan di Mapolres Kota Pekalongan sebagai bagian dari pendalaman kasus dugaan korupsi tersebut.
Proses pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berlangsung dengan meminjam dua ruangan di lantai 2 Mapolres Kota Pekalongan, yakni aula dan posko.
Pejabat Sementara Kasi Humas Polres Kota Pekalongan Iptu Purno Utomo di Pekalongan, Selasa, mengatakan bahwa pada pemeriksaan itu, KPK meminjam dua ruangan yakni aula dan posko yang berada di lantai 2.
"Iya, benar, di ruang aula dan posko. Akan tetapi, kami tidak tahu secara persis kegiatan ataupun pemeriksaan apa yang sedang dilakukan KPK, siapa saja yang diperiksa, berapa orang yang diperiksa, maupun materinya," katanya.
Pemeriksaan terhadap ASN Pemkab Pekalongan ini diduga berkaitan langsung dengan OTT yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
Sebelumnya, KPK telah mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dan sejumlah pihak lainnya di Pekalongan, kemudian membawa mereka ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Selain itu, KPK juga telah menyegel sejumlah ruangan di lingkungan Pemkab Pekalongan, salah satunya ruang kerja Bupati Pekalongan.
Di halaman Mapolres Pekalongan Kota, terpantau lima mobil dinas berpelat merah milik Pemkab Pekalongan masih terparkir, memperkuat indikasi keterkaitan pemeriksaan dengan lingkungan pemerintah daerah setempat.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum-Taru Kabupaten Pekalongan Budhi Antoyo saat memimpin acara Apel Pagi mengatakan aparatur sipil negara agar tetap tenang dan bekerja sesuai time line serta tugas pokok fungsinya.
Ia juga mengingatkan agar area yang disegel oleh KPK benar-benar steril dari kegiatan para pegawai.
"Kita tidak tahu apa persoalannya. Yang penting mari kita berdoa dan meminta kekuatan kepada Yang Maha Kuasa," katanya, sembari menegaskan pentingnya menjaga situasi kerja tetap kondusif di tengah proses hukum yang sedang berjalan terkait OTT Bupati Pekalongan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemerintah menindak penerima bansos yang terindikasi judi online. Sebanyak 1,49 juta KPM ditangguhkan dan pengawasan diperketat.
Sensus Ekonomi 2026 BPS DIY dapat membantu pelaku usaha membaca potensi ekonomi, peluang pasar, dan investasi di berbagai wilayah.
OJK mengkaji dampak penutupan 833 dapur SPPG terhadap kredit perbankan, termasuk jumlah SPPG yang mendapat pembiayaan bank.
Pertamina mengungkap program streamlining anak usaha yang telah dilakukan pada semester I/2026 setelah mendapat arahan Presiden Prabowo.
KAI Daop 1 Jakarta menyiapkan 234.815 kursi KA Jarak Jauh selama libur HUT ke-81 RI, 13-18 Agustus 2026.
Bendera Merah Putih sepanjang 1 kilometer akan dibentangkan dalam Parade Kebangsaan di Jogja dengan lebih dari 2.000 peserta.