Kabupaten Magelang Rawan Sengketa Pemilu, Ini Upaya Antisipasinya

Harianjogja.com, MAGELANG—Wilayah Kabupaten Magelang tergolong dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) cukup tinggi yakni 54,25 sehingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang bersiap mengatasi munculnya potensi sengketa antarpartai politik (parpol) peserta pemilu 2024.

Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto menyebutkan berdasarkan pengalaman pemilu sebelum ini, di Kabupaten Magelang tidak pernah ada sengketa yang berarti, baik di pilkada, pileg, maupun pilpres.

BACA JUGA: Waduh! Separuh Pendaftar PPPK Tak Lolos Seleksi Administrasi di Gunungkidul

"Mudah-mudahan IKP itu hanya sekadar indeks saja. Tidak benar-benar terjadi kerawanan," katanya, dalam Rapat Persiapan Penyelesaian Sengketa Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Magelang, Selasa (17/10/2023).

Sejarah panjang pemilu di tanah air juga menjadi gambaran untuk penyelenggaraan pemilu pada 2024 mendatang. Meski demikian, persiapan perlu dilakukan mengingat sempat terjadi konflik antarkelompok di Muntilan pada Minggu (15/10/2023) kemarin.

"Mudah-mudahan kejadian Minggu lalu di Muntilan, tidak terulang lagi. Meski pada dasarnya [kejadian tersebut] belum dikategorikan pelanggaran pemilu," ungkap Adi Waryanto.

Ia menjelaskan penyelesaian sengketa pemilu bisa melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu RI Nomor 9 Tahun 2022.

Selain itu, ia juga meminta Bawaslu segera mempersiapkan diri. "Kalau terjadi sengketa, bawaslu harus bersiap diri. Satu di antaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, menjaga kondusifitas dan pencegahan konflik, penguatan forum mitra, hingga penindakan pelanggaran," jelas dia.

Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas, Bawaslu Kabupaten Magelang Sumarni Aini Ch menjelaskan dalam upaya mengatasi adanya potensi sengketa antarpartai politik (parpol) peserta pemilu 2024, Bawaslu merumuskan potensi-potensi sengketa bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan masing-masing parpol.

Menurutnya, sengketa itu disebabkan oleh dua hal. Antarparpol dan penyelenggara pemilu yaitu KPU dengan parpol peserta pemilu. "Masalah uang disengketakan biasanya berita acara atau keputusan KPU," ujarnya.

BACA JUGA: Ajak Masyarakat Jogja Selenggarakan Pemilu Damai, KPU Jogja Gelar Kirab Budaya

Terkait IKP yang tinggi, ia menyebutkan ada empat dimensi dan 63 indikator penyebabnya. Penyumbang terbesar adalah pada tahapan kampanye, seperti money politik, kampanye dengan unsur SARA, penyebaran hoaks, hingga netralitas ASN.

"Ini bukan momok yang mengerikan. Namun, menjadi alarm bagi seluruh stakeholder. Baik penyelenggara maupun penegak hukum. Guna mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilu 2024. Sehingga kerawanan yang tinggi itu, tidak terjadi," katanya.

Aini menyebut strategi yang dilakukan Bawaslu untuk mengantisipasi kerawanan dan sengketa pemilu yakni dengan melakukan pencegahan. Seperti kegiatan sosialisasi hingga patroli pengawasan dengan mendatangi komunitas atau kegiatan yang ada di masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.