OPINI: Bayi yang Tidak Diinginkan: Ujian Etika dan Kemanusiaan Kita
Seorang bayi tidak pernah memilih untuk dilahirkan. Ia tidak bersalah atas kondisi yang melatarbelakangi kehamilan.
Gibran Rakabuming Raka - Solopos
Harianjogja.com, SOLO—Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi warga yang mendukung Pemkot Solo sehingga ada putusan pengangkatan sita eksekusi aset di kawasan Sriwedari, Solo, Rabu (6/12/2023). Dengan demikian Pemkot Solo dapat mengelola dan memanfaatkan tanah di kawasan Sriwedari.
“Saya atas nama Pemerintah Kota Solo mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Solo yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa, serta berbagai pihak yang telah membantu. Pemkot Solo dalam upaya hukum melakukan perlawanan berkaitan dengan sengketa tanah Sriwedari,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima JIBI/Solopos, Rabu (6/12/2023).
Gibran mengucapkan selamat kepada warga Kota Solo dengan putusan pengangkatan sita eksekusi aset di kawasan Sriwedari. Pemerintah Kota Solo dapat kembali mengelola dan memanfaatkan tanah di Kawasan Sriwedari untuk kepentingan bersama masyarakat.
BACA JUGA : Gibran: Santri Jangan Dipandang Sebelah Mata
Gibran menjelaskan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.2085 K/Pdt/2022 pada 15 Agustus 2022 yang dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.514/PK/Pdt/2023 maka Penetapan Sita Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta atas bidang tanah di Kawasan Sriwedari dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan.
Menurut dia, putusan terdahulu yang mengalahkan Pemerintah Kota Solo adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan atau nonexecutable.
Adapun perkara aset di kawasan Sriwedari itu antara Raden Ayu Suharti, Raden Mas Sumbogo Hardjo Kusumo, Raden Ayu Imraminah Sugianto, Raden Kuncoro, Raden Mas Eli Ebram, Endang Mariastuti.
Kemudian Raden Mas Issoesetyo, Raden Mas Suryadi, Raden Mas Gregorius Bernard Ibu Sudiro, Bendoro Raden Ayu Koesmariyati Djatikusumo, dan Raden Mas Suparto. Melawan Pemkot Solo, Yayasan Raydo Pustoko atau Radya Pustaka, dan Penguasa Kraton.
Berdasarkan pantauan JIBI/Solopos, pukul 10.00 WIB Sumardi memimpin acara pengangkatan sita eksekusi di Plaza Sriwedari didampingi Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, Asep Dedi Suwasta.
Acara pengangkatan sita eksekusi itu dihadiri Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Kepala Kejaksaan Negeri Solo Suwanto, Kepala Badan Pertanahan Solo, Tensa Nur Diani, Sekda Solo Budi Murtono, Camat Laweyan Endang Sabar, dan sejumlah jajaran Pemkot Solo.
Sumardi menjalankan perintah Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus sesuai penetapan 28 November 2023 No.10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt jo No.31/Pdt.G/2011/PN.Ska Jo No.87/Pdt/2012/PT.Smg jo No.3249 K/Pdt/2012.
BACA JUGA : Jadwal Kampanye Hari Ini, Prabowo Belum Terinfo, Gibran di Solo
Sumardi menjelaskan mengangkat sita eksekusi atas sebidang tanah, bangunan, dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam persil Recht Van Eigendom (R.V.E) Verp. No.295 seluas lebih kurang 99.889 meter persegi. Aset itu tercatat atas nama Raden Mas Tumenggung Wirdjodiningrat, yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Solo.
Berdasarkan turunan peta minut Kelurahan Sriwedari Blad. 10 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Tanah Solo dengan batas-batas, yakni sebelah utara Jl Brig. Jend. Slamet Riyadi. Sebelah timur Jl Museum, sebelah selatan Jl Kebangkitan Nasional, dan sebelah barat Jl Bhayangkara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Solopos
Seorang bayi tidak pernah memilih untuk dilahirkan. Ia tidak bersalah atas kondisi yang melatarbelakangi kehamilan.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.