APBN 2027 Alokasikan Rp23 Triliun untuk Gaji PPPK Daerah
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Festival makanan nonhalal yang terselenggara di Mal Solo Paragon. - Antara
Harianjogja.com, SOLO—Penyelenggaraan festival makanan nonhalal yang terselenggara di Mal Solo Paragon kini dipantau Pemkot Solo, Jawa Tengah agar tidak memicu polemik.
"Di negara demokrasi tidak ada yang harus minoritas atau yang lain. Semua akan difasilitasi, dengan catatan mestinya ada norma yang harus didiskusikan bersama," kata Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa di Solo, Jumat (5/7/2024).
Ia berharap tidak ada satupun acara di Solo yang merugikan salah satu pihak, termasuk Festival Pecinan Nusantara.
"Harapannya tidak ada yang dirugikan, karena ini menyangkut kenyamanan dan keamanan Kota Surakarta. Jangan sampai masalah event-event di Kota Surakarta menjadikan Solo tidak kondusif," katanya.
Sebelumnya festival makanan nonhalal yang diikuti oleh 34 pelaku usaha tersebut diwarnai dengan munculnya polemik di masyarakat. Salah satu pihak yang sempat mempersoalkan yakni Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS). Dalam hal ini DSKS menyoroti soal spanduk pemberitahuan yang dinilai terlalu vulgar.
BACA JUGA: Soal Tambang Ilegal, Pemda DIY Mengakui Kalah Cepat sehingga Penertiban Tidak Maksimal
Terkait dengan penyelenggaraan serupa ke depan, ia meminta agar pihak penyelenggara memahami prosedur dan norma yang ada.
"Mulai izin berjalan, judul event apa, apakah berpengaruh dengan yang lain, apakah sesuai dengan kondisinya," katanya.
Ia juga berupaya meminimalisasi dampak yang terjadi setelah festival tersebut. Apalagi, Solo dikenal sebagai kota toleran di Indonesia.
"Jangan sampai kesannya Pemkot Surakarta sosialisasi makanan nonhalal. Dampak ini yang kita minimalisir. Dengan kejadian itu, yang tadinya tidak pernah ada sesuatu dengan munculnya itu jadi gronjalan (masalah), tapi bagi pemkot tidak masalah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Gaji PPPK di lingkungan pemda ditanggung pemerintah pusat mulai 2027 dengan anggaran Rp23 triliun dalam APBN 2027.
Kejagung menyatakan Kolonel Budi Utomo tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG dan ditahan sejak Agustus 2026 di Pomdam Jaya.
Indonesia menguasai 41% produksi nikel olahan dunia. Pemerintah mendorong hilirisasi berlanjut ke ekosistem baterai.
WJNC 2026 diperpanjang dari Tugu hingga Titik Nol Kilometer. Pemkot Jogja menargetkan 60.000 pengunjung dan siapkan rekayasa lalu lintas.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) RI menggelar panen raya jagung di Desa Binaan Imigrasi di Semin
IHSG ditutup turun 26,16 poin atau 0,43 persen ke 6.121,70 pada Selasa (29/9/2026), mengikuti pelemahan bursa Asia.