Pemkab Klaten Jamin Tak Ada Kenaikan PBB-P2, Pilih Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Harianjogja.com, KLATEN –Pemkab Klaten memastikan tidak ada kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Ketimbang menaikkan, Pemkab lebih memilih meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.

Hal itu disampaikan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo menanggapi kenaikan PBB-P2 di sejumlah daerah yang belakangan menjadi polemik seperti di Pati. “Di Klaten tidak ada kenaikan PBB,” tegas Hamenang saat ditemui di DPRD Klaten, Jumat (15/8/2025).

BACA JUGA: WhatsApp Kepala Disdukcapil Bantul Diretas, Muncul Pesan Minta Pinjaman Uang

Menurut Hamenang, tarif PBB-P2 di Klaten belum saatnya dinaikkan. Ada berbagai pertimbangan Hamenang-Benny memilih tak menaikkan tarif PBB-P2 seperti yang dilakukan di sejumlah daerah.

“Kami memang pemerintahan yang baru, kami masih berproses melihat dulu seperti apa kondisi perekonomian. Kami setahun aja belum ada [menjabat Bupati-Wabup Klaten], jadi kami belum bisa mengambil kesimpulan. Sambil nanti kami lihat seperti apa tahun depan baru kami mungkin melihat apakah harus naik, tetap atau seperti apa,” jelas Hamenang.

Ketimbang opsi menaikkan tarif, Hamenang menilai Pemkab terlebih dahulu membuat banyak program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. “Jangan dibalik, belum-belum sudah menaikkan pajak tetapi belum banyak yang diperbuat untuk mereka. Kita berbuat dulu, kemudian PAD-nya meningkat, mereka juga kemudian pendapatannya meningkat, baru kita berbicara untuk menaikkan [PBB],” papar Hamenang.

Selain itu, Hamenang-Benny lebih memilih untuk mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak ketimbang menaikkan tarif PBB. “Dari pada menaikkan PBB-nya, lebih baik bagaimana agar masyarakat taat membayar PBB tepat waktu. Kemudian agar capaian pembayaran PBB bisa maksimal 100 persen,” jelas Hamenang.

BACA JUGA: HUT Kemerdekaan RI, Sembung Batik Kulonprogo Ciptakan Delapan Sketsa Presiden dalam Satu Kain

Kenaikan PBB P2 di beberapa daerah di luar Klaten disebut-sebut untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat. Disinggung potensi PAD selain PBB, Hamenang mengungkapkan banyak sektor selain PBB yang masih bisa dioptimalkan.

“Seperti dari BLUD. Kemudian dari beberapa BUMD. Di sisi lain kami juga menggenjot pariwisata. Insyaallah banyak potensi PAD yang bisa kami optimalkan tanpa mencari yang instan,” papar Hamenang.

Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Klaten, Heribertus Suharta, juga menegaskan tidak ada kenaikan tarif PBB P2 di Klaten. Terkait target pendapatan dari PBB P2, Heri mengungkapkan pada 2025, target PAD Rp52 miliar.

“Realisasi capaian sampai saat ini Rp28.177.565.277. Untuk tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tahun-tahun sebelumnya pada kisaran 70 persen,” jelas Heri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : espos.id