KPK Periksa Nusron Wahid 5 Jam, Dalami Dugaan Setoran di Kementerian ATR BPN
KPK mendalami dugaan setoran rutin dan penerimaan uang oleh orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam pemeriksaan selama lima jam.
Ilustrasi perundungan./Pixabay-Wokandapix
Harianjogja.com, BOYOLALI—Seorang siswa kelas IV SD di Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, diduga menjadi korban perundungan atau bullying. Bahkan, ia disebut mengalami kekerasan hingga koma.
Saat ini korban sedang dirawat di salah satu rumah sakit di DIY. Pengacara korban, Nova Satria Pamungkas, menyampaikan pada Sabtu (18/10/2025) korban berinisial ANC berangkat ke sekolah dalam kondisi sehat tanpa keluhan apa pun. Korban sebenarnya sempat enggan berangkat ke sekolah karena kerap mengalami perundungan.
“Sekitar pukul 09.30 WIB, dikabari anaknya sakit. Pas di jalan, dikasih tahu kalau si anak sudah tidak sadarkan diri lalu dibawa ke RS As Syifa Sambi oleh pihak sekolah. Di sana tidak bisa ditangani, terus dibawa ke Sardjito,” kata dia dihubungi wartawan, Selasa (28/10/2025).
Setibanya di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, tim medis melakukan CT scan terhadap korban. Berdasarkan keterangan dokter, hasil CT scan menunjukkan adanya pembengkakan otak menyeluruh dan pendarahan otak di bagian kiri akibat benturan benda tumpul.
Pihak dokter bersedia menjadi saksi karena hasil pemeriksaan dinilai mengarah pada tindak kekerasan. Namun, ia menegaskan, kronologi kejadian masih perlu didalami.
“Sampai dengan hari ini, ANC masih koma, belum sadarkan diri dan sedang menjalani perawatan intensif di Pediatric Intensive Care Unit (PICU) RSUD dr Sardjito,” katanya.
Pihaknya sempat mencoba melakukan mediasi dengan pihak sekolah pada Senin (20/10/2025). Dalam pertemuan itu, ia menanyakan kronologi ANC hingga tak sadarkan diri. Namun, pihak sekolah hanya mengetahui bahwa ANC sakit dan tiba-tiba pingsan.
Menurut pengakuan ibu kandung korban, sejak ada teman baru di kelas III, ANC kerap merasa gelisah dan takut karena sering mendapat ancaman, bahkan kekerasan fisik.
“Dalam kurun waktu satu tahun ini, korban sering kali meminta untuk dipindahkan dan mengaku tidak nyaman, takut, serta dirinya selalu dibully oleh teman sekelasnya inisial A. Kecemasan dan perasaan terancam itu menyebabkan korban selalu uring-uringan dan berat saat hendak berangkat sekolah,” ucapnya.
Ia menambahkan, orang tua korban sempat melaporkan dugaan perundungan itu ke pihak sekolah. Namun, menurutnya, respons sekolah kurang serius dan menganggap kejadian tersebut sebagai kenakalan anak-anak.
“Harapan kami itu orang tua dari anak yang ditakuti korban itu bisa dihadirkan. Tapi itu tidak terjadi. Jadi, masalah ini mengambang,” katanya.
Salah satu guru yang menangani ANC saat pingsan, SI, membantah adanya tindak perundungan atau bullyingdi sekolah. “Yang membawa ke RS Asy Syifa itu dari sekolah, dan kami langsung menghubungi orang tua saat itu. Informasi dari sang ayah, pusingnya dari rumah,” ujarnya.
Pihak sekolah juga telah menjenguk ANC yang dirawat di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Kasat Reskrim Polres Boyolali AKP Indrawan Wira Saputra menyampaikan, kasus tersebut kini masih dalam tahap penyelidikan. “Ini masih lidik,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KPK mendalami dugaan setoran rutin dan penerimaan uang oleh orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam pemeriksaan selama lima jam.
Indonesia dan Norwegia menyepakati perdagangan karbon 12 juta ton setara CO2 melalui proyek energi bersih PLN hingga 2038.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi para santri dan santriwati yang telah mengikuti Khotmil Qur’an di Pondok Pesantren Huffadhil Quran Fadllulloh
Polda DIY menetapkan dua tersangka pembawa molotov pasca demo 10 November di Jogja. Sebanyak 157 orang sempat diamankan polisi.
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY menggelar bimbingan teknis (bimtek) bertajuk Sinau dan Sharing Sessions Kearsipan (Si Shusan) di Aula Adikarto.
Muzani mengaku belum menerima informasi surat pengunduran diri Gibran. Sementara itu, usulan hak menyatakan pendapat dibawa ke paripurna DPR.