Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Kasus Penyadapan Ilegal Dilakukan Gerbong Listyo Sigit
Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri.
Foto ilustrasi demonstrasi. - Freepik
Harianjogja.com, BOYOLALI — Jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) serta Kaur Umum dan Perencanaan Desa Jeruk, Kecamatan Selo, Boyolali, resmi kosong setelah keduanya mengundurkan diri usai aksi demonstrasi warga terkait dugaan penyelewengan dana desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Boyolali kini menyiapkan pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan tersebut.
Kepala Dispermasdes Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, mengatakan surat pengunduran diri Sekdes Jeruk, Supriyanto Sumarlan, dan Kaur Umum dan Perencanaan, Eko Triyono, sudah diproses. Untuk posisi Sekdes, proses administrasi tinggal menunggu terbitnya surat keputusan (SK) dari Pemerintah Desa Jeruk.
“Nanti akan ada Plt Sekdes dan Kaur. Kami akan mengambil dari perangkat desa yang ada di sana,” ujar Ari, Rabu (7/1/2026).
Ia menegaskan Dispermasdes akan memaksimalkan peran perangkat desa yang masih aktif agar roda pemerintahan tetap berjalan. Pendampingan intensif juga akan diberikan, terutama pada aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.
“Kami sudah memerintahkan tim untuk mendampingi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan, khususnya penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes),” jelasnya.
Terkait pengisian jabatan definitif, baik untuk perangkat desa maupun kepala desa, Ari menyebut pihaknya masih menunggu kebijakan dan regulasi yang mengatur mekanisme pengangkatan.
Sebelumnya, Inspektur Pembantu I Inspektorat Boyolali, Lilik Subagiyo, mengungkap adanya dugaan penyusunan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) fiktif oleh salah satu perangkat Desa Jeruk pada 2025.
“Nilainya Rp159 juta, tetapi yang diakui oleh oknum mencapai Rp168,5 juta. Tanda tangan kades hingga camat dipalsukan, termasuk cap basah. Yang mendempul Kaur, saudara Eko,” kata Lilik, Rabu (31/12/2025).
Ia menjelaskan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan dibagi oleh dua perangkat desa. Salah satu perangkat, yakni Sekdes, disebut telah mengembalikan dana tersebut.
Kasus ini memicu aksi demonstrasi warga Desa Jeruk pada 31 Desember 2025. Massa memadati Balai Desa sejak pukul 09.00 WIB hingga 17.15 WIB, menuntut kedua perangkat desa yang diduga terlibat korupsi untuk mundur. Dalam aksi itu, warga membakar ban dan menggeber sepeda motor berknalpot brong sebagai bentuk protes.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : espos.id
Kapolri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah petinggi Polri.
DPRD Kota Jogja menegaskan pendidikan, kesehatan, dan penanganan sampah harus tetap mendapat anggaran dalam APBD 2027.
Dua pesawat Boeing milik UPS dan Copa Airlines bertabrakan di Bandara Miami, AS. Tidak ada korban luka dalam insiden tersebut.
Pemkab Gunungkidul menyiapkan Rp163,35 miliar untuk gaji PPPK penuh waktu dan paruh waktu pada 2027.
Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 mengusung tema Decade of Legacy. Memasuki satu dekade penyelenggaraan, ajang ini terus mendorong sport tourism, pemberdayaan
DPRD DIY menyiapkan Rp2,1 miliar untuk DED Stadion Mandala Krida pada APBD 2027. Renovasi atau pembongkaran masih menunggu kajian UGM.