Menahan Yen di 160 per Dolar: Akankah Intervensi ASJepang Efektif?
Intervensi Jepang untuk menghentikan pelemahan yen bukan hal baru. Namun, tindakan pada tanggal 30-31 Juli 2026 ini berbeda karena Amerika Serikat tidak lagi ha
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo. (Instagram @humaskabklaten)
Harianjogja.com, KLATEN— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten mulai mematangkan rencana program seragam gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP negeri. Program ini ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027 sebagai langkah konkret membantu meringankan beban biaya pendidikan masyarakat.
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, mengungkapkan bahwa saat ini program tersebut masih dalam tahap perencanaan dan penghitungan anggaran. Fokus utama penerima manfaat adalah siswa SD dan SMP negeri yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten.
"Iya, kami mulai dari yang menjadi kewenangan kami, yakni SD dan SMP negeri. Anggarannya tentu tidak kecil," ujar Hamenang saat ditemui di DPRD Klaten, Kamis (18/6/2026).
Program ini muncul sebagai respons atas kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menghadapi tingginya biaya pendidikan setiap tahun ajaran baru. Berdasarkan evaluasi Pemkab Klaten, biaya pembelian seragam kerap menjadi salah satu beban utama bagi orang tua siswa.
Tak hanya soal bantuan ekonomi, kebijakan ini juga memiliki tujuan strategis. Pemkab Klaten berharap program seragam gratis dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.
Dorong Akses Pendidikan Lebih Merata
Hamenang menilai kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum stabil menjadi alasan kuat pemerintah daerah menghadirkan program ini. Dengan adanya bantuan seragam, pengeluaran keluarga di awal tahun ajaran diharapkan bisa ditekan.
"Tujuan utama kami tentu untuk membantu masyarakat. Selain itu juga mendorong peningkatan jumlah peserta didik baru di SD dan SMP negeri," katanya.
Program ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkab Klaten dalam memperluas akses pendidikan yang lebih merata dan inklusif. Dengan beban biaya yang lebih ringan, diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah yang terhambat melanjutkan pendidikan karena faktor ekonomi.
Meski demikian, Hamenang menegaskan bahwa seluruh tahapan masih terus dikaji secara matang, terutama terkait kesiapan anggaran daerah. Ia memastikan pemerintah tidak ingin terburu-buru tanpa perencanaan yang kuat.
Target Realisasi 2027
Pemkab Klaten menargetkan program ini dapat mulai berjalan pada 2027. Saat ini, berbagai skema pendanaan dan mekanisme penyaluran tengah disusun agar implementasinya tepat sasaran.
Hamenang juga meminta dukungan masyarakat agar rencana tersebut dapat berjalan sesuai harapan.
"Mohon doa agar semua proses berjalan lancar sehingga program ini benar-benar bisa dinikmati masyarakat dan membantu meringankan beban ekonomi mereka," ungkapnya.
Program seragam gratis ini diharapkan menjadi salah satu terobosan penting di sektor pendidikan Klaten, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : espos.id
Intervensi Jepang untuk menghentikan pelemahan yen bukan hal baru. Namun, tindakan pada tanggal 30-31 Juli 2026 ini berbeda karena Amerika Serikat tidak lagi ha
Veda Ega Pratama finis ketiga pada FP2 Moto3 Inggris 2026 di Silverstone. Pebalap Honda Team Asia itu lolos langsung ke Q2 setelah mencatatkan performa impresif
13 cara menghemat baterai iPhone di iOS 26, mulai dari cek penggunaan baterai, kurangi kecerahan, hingga aktifkan Adaptive Power. Optimalkan daya tahan baterai
RM BTS menjadi perbincangan setelah mengubah lirik lagu MIC Drop saat konser di Foxborough. Aksi tersebut memicu spekulasi ARMY bahwa BTS sedang menyindir Gramm
Timnas Indonesia masih bermain imbang 0-0 melawan Singapura pada babak pertama laga penentuan Grup A Piala AFF 2026. Mitchell Baker dan Thom Haye gagal memanfaa
Penurunan kapasitas fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2026 Kabupaten Kulonprogo menjadi perhatian serius DPRD. Pemkab tidak boleh men