10 Ruas Jalan Prioritas Blora Diusulkan Dibiayai APBN 2026

Harianjogja.com, BLORA— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mengusulkan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) 2026 untuk membangun 10 ruas jalan prioritas. Program ini diarahkan memperkuat konektivitas kawasan pangan, menggerakkan perekonomian, sekaligus meningkatkan akses menuju destinasi pariwisata di berbagai wilayah Kabupaten Blora.

Bupati Blora Arief Rohman menjelaskan pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi kebutuhan utama masyarakat. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemkab Blora berupaya mencari sumber pembiayaan alternatif melalui Program IJD agar percepatan pembangunan jalan tetap dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah.

"Usulan IJD ada 10 ruas jalan. Ini merupakan ruas-ruas yang kami prioritaskan karena diharapkan mampu membuka akses pangan, ekonomi dan pariwisata," kata Arief Rohman saat dihubungi di Blora, Jawa Tengah, Kamis.

Menurut Arief, peningkatan kualitas jalan tidak hanya memperkuat konektivitas antardaerah, tetapi juga memperlancar distribusi hasil pertanian, mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, serta mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Blora.

Ia mengungkapkan, penentuan 10 ruas jalan prioritas tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, di antaranya mendukung konektivitas kawasan swasembada pangan, membuka akses menuju wilayah perbatasan, telah masuk dalam koridor jalan yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum, serta mempertimbangkan tingkat kerusakan jalan yang tergolong berat.

Arief menilai, apabila seluruh proyek tersebut terealisasi melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah 2026, distribusi hasil pertanian akan menjadi lebih lancar, biaya logistik dapat ditekan, serta membuka peluang munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang ruas jalan yang dibangun sehingga mempercepat perputaran ekonomi daerah.

Ia juga berharap pemerintah pusat kembali mengalokasikan Program IJD kepada Kabupaten Blora pada 2026 karena daerah tersebut sebelumnya telah merasakan manfaat dari program serupa.

"Harapan kami Program IJD bisa berlanjut lagi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora Nidzamudin Al Hudda mengatakan usulan Program IJD 2026 mencakup 10 ruas jalan yang tersebar di Kecamatan Banjarejo, Jati, Jepon, Sambong, Japah, Kunduran, Ngawen, Blora, dan Cepu.

Usulan dengan nilai anggaran terbesar adalah peningkatan Jalan Doplang–Jati–Bangkleyan di Kecamatan Jati sepanjang 8,408 kilometer dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp37,836 miliar.

Selain itu, Pemkab Blora juga mengusulkan peningkatan Jalan Banjarejo–Sambonganyar–Rowobungkul sepanjang 3,676 kilometer dengan kebutuhan anggaran Rp18,11 miliar, Jalan Japah–Bradag sepanjang 3,902 kilometer senilai Rp17,3 miliar, Jalan Seso–Soko sepanjang 3,725 kilometer dengan anggaran Rp16,69 miliar, serta Jalan Ngawen–Semawur–Srigading sepanjang 3,405 kilometer yang membutuhkan dana Rp16,285 miliar.

Adapun ruas jalan lainnya yang turut diusulkan meliputi Jalan Sambong–Ledok sepanjang 3,534 kilometer dengan kebutuhan anggaran Rp14,187 miliar, Jalan Jagong–Karanggeneng–Srigading sepanjang 2,376 kilometer senilai Rp11,5 miliar, Jalan Medang–Jatirejo sepanjang 2,03 kilometer dengan anggaran Rp8,24 miliar, Jalan Sambong–Ngaroto sepanjang 1,8 kilometer senilai Rp7,95 miliar, serta Jalan Ngroto–Giyanti–Batas Kabupaten Bojonegoro sepanjang 1,3 kilometer dengan usulan anggaran Rp5,85 miliar.

Nidzamudin menegaskan seluruh usulan pembangunan 10 ruas jalan prioritas Blora tersebut masih harus melalui tahapan verifikasi dan evaluasi oleh pemerintah pusat sebelum ditetapkan sebagai penerima pendanaan Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026.

"Seluruh usulan ini masih akan diverifikasi oleh pemerintah pusat," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara