Jelang Muktamar NU, Taswirul Afkar Bahas Visi NU 100 Tahun

Harianjogja.com, KLATEN—Majelis Musyawarah Taswirul Afkar menggelar diskusi bertajuk Menatap NU 100 Tahun ke Depan di PP Taswirul Afkar, Bulan, Tlangu, Wonosari, Klaten, pada Ahad (12/7/2026).

Forum yang digelar menjelang Muktamar NU ke-35 di Tambakberas tersebut membahas dua agenda utama, yakni isu-isu publik yang berkaitan dengan pajak pesangon, perampasan aset, serta gaji guru dan dosen, sekaligus merumuskan arah Nahdlatul Ulama (NU) dalam satu abad mendatang.

Kegiatan yang diinisiasi Majelis Musyawarah Taswirul Afkar itu diikuti sekitar 30 peserta dari Jawa Timur, Jawa Tengah, serta wilayah Yogyakarta-Soloraya. Seluruh peserta berperan sebagai narasumber utama dengan latar belakang yang beragam.

Menurut panitia acara, Zuhdi Aburrahman, forum tersebut menjadi ruang untuk memperkaya diskursus menjelang Muktamar NU, tidak hanya membahas persoalan internal organisasi, tetapi juga berbagai isu publik yang dinilai penting bagi masyarakat.

Meninjau Capaian Satu Abad NU

Dalam sesi pembahasan mengenai masa depan NU, peserta terlebih dahulu mengevaluasi perjalanan organisasi selama hampir satu abad. Pembahasan kemudian diarahkan pada cita-cita mewujudkan baldah thayyibah wa rabbun ghafur serta khaira ummah, yang dimaknai sebagai terbangunnya masyarakat sehat dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi, jasmani, ruhani, hingga bidang kehidupan lainnya.

Peserta musyawarah, K. Sulhani Hermawan dari Sukoharjo, menilai cita-cita tersebut perlu diwujudkan melalui berbagai kreativitas yang bertumpu pada kebutuhan jamiyah dan kondisi lokal di masing-masing daerah.

Sementara itu, peserta lainnya, Saiful Huda Shadiq, menyampaikan bahwa masyarakat yang dicita-citakan NU hanya dapat terwujud apabila organisasi memiliki kemandirian yang utuh, tidak terbatas pada aspek ekonomi semata.

Menurutnya, kemandirian juga harus mencakup bidang kebudayaan dan aspek lainnya sehingga NU mampu menjalankan perannya sebagai Jamiyah Diniyah Ijtimaiyah yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat basis sekaligus menjadi jangkar bagi kebaikan dan perbaikan kehidupan kebangsaan.

Soroti Tantangan Internal NU

Forum juga mengulas berbagai persoalan aktual yang dihadapi NU dan masyarakat Nahdliyin. Sejumlah peserta menilai masyarakat NU kini semakin bergerak menuju karakter "masyarakat terbuka" di tengah sistem pasar beserta konsekuensinya, sebuah proses yang disebut telah berlangsung sejak dekade 1970-an dan 1980-an.

Mengacu pada sebagian data penelitian mengenai masyarakat NU, Abi S. Nugraha menyebut kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dalam 100 tahun mendatang antara lain penguatan bidang kesehatan, ekonomi, serta pendidikan yang berkualitas.

Peserta musyawarah juga mengemukakan sejumlah tantangan kelembagaan, antara lain posisi NU yang dinilai terlalu menjadi subordinat negara, tumpang tindih sejumlah program yang semestinya dapat disinergikan, perlunya kejelasan status aset organisasi, hingga pentingnya transparansi pengelolaan keuangan.

Selain itu, forum menyoroti perlunya mempertimbangkan rekam jejak dalam proses rekrutmen kepengurusan, menurunnya perhatian terhadap otoritas kiai dan elite, serta masih minimnya data mengenai masyarakat basis NU.

Di sisi lain, peserta menilai masyarakat basis NU turut merasakan dampak berbagai kebijakan politik maupun ekonomi negara dan sektor swasta, sementara sejumlah persoalan yang berkembang dinilai belum sepenuhnya mendapat respons dari jamiyah.

Meski demikian, peserta sepakat bahwa penyusunan visi NU untuk satu abad mendatang harus tetap berpijak pada capaian yang telah diraih, sekaligus mengevaluasi berbagai kemunduran dan menentukan nilai-nilai yang perlu dipertahankan, terutama nilai-nilai Aswaja yang terus dikontekstualisasikan sesuai perkembangan zaman.

Rekonstruksi Kesadaran dan Hubungan dengan Negara

Dalam pembahasan tersebut, A. Dimyathi Ahmad menyampaikan perlunya rekonstruksi sejarah NU untuk membangun kesadaran organisasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat basis. Ia juga menilai hubungan NU dan negara perlu dibangun dalam kerangka koherensi, bukan subordinasi, agar kepercayaan masyarakat terus terjaga.

Pandangan serupa disampaikan Hidayatuh Thayyibah yang menilai rekonstruksi kesadaran mengenai hubungan NU dengan negara, perubahan nilai, serta instrumen yang dibutuhkan menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan masa depan.

Sementara itu, Budi Santoso dari Jawa Timur mengibaratkan pembenahan NU layaknya merawat sebuah pohon. Menurutnya, perhatian perlu diarahkan mulai dari akar, batang, ranting hingga daun. Ia menilai nilai-nilai tasawuf, tarekat, dan semangat kemandirian sebagai akar yang perlu diperkuat karena mengalami kemerosotan.

Tim Perumus Susun Rekomendasi

Forum kemudian merumuskan sejumlah rekomendasi melalui tim yang terdiri atas Mariam Vitriati, Saiful Huda Shofiq, Machmud Nasrudin Arsyad, Luthfi Aziz, dan Ghozi Nurul Islam.

Berdasarkan hasil perumusan, kebutuhan utama masyarakat NU dalam menghadapi perubahan satu abad ke depan meliputi reaktualisasi nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan modern, penguatan makna kemandirian yang tidak hanya berorientasi pada ekonomi, serta menghidupkan kembali khazanah pemikiran Islam pesantren bagi pengembangan civil society. Forum juga menilai hubungan NU dengan negara perlu dimaknai ulang.

Pada tingkat implementasi, peserta menilai penguatan organisasi dan sumber daya manusia menjadi agenda penting. Selain itu, strategi menuju cita-cita masyarakat sehat perlu dirumuskan dalam tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Nur Khalik Ridwan, yang memandu komisi pembahasan mengenai masa depan NU, mengatakan cita-cita membangun "masyarakat sehat" harus tetap menjadi arah utama seluruh potensi jamiyah agar NU tetap relevan bagi bangsa Indonesia maupun masyarakat basisnya.

Menurutnya, apabila cita-cita mewujudkan "masyarakat yang sehat diridhai Allah" tidak lagi menjadi perhatian utama dalam 100 tahun mendatang, NU berpotensi semakin menjauh dari tujuan pendiriannya serta kebutuhan masyarakat basis.

Ia juga menyampaikan bahwa relevansi NU di tengah masyarakat dapat terancam apabila organisasi hanya menjadi alat kepentingan elite. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi membahayakan kelestarian Aswaja, bangsa Indonesia, serta memicu perpecahan di lingkungan jamiyah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.