DPRD Jateng Soroti 19 Titik Pengeboran Geotermal, ESDM Diminta Temui Warga

Harianjogja.com, SEMARANG— DPRD Jawa Tengah meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN turun langsung menemui masyarakat terkait rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau geotermal.

Permintaan tersebut muncul setelah DPRD Jateng menerima informasi mengenai adanya 19 titik yang berkaitan dengan pengeboran panas bumi di wilayah Jawa Tengah, termasuk kawasan Gunung Ungaran. DPRD meminta pemerintah memberikan penjelasan secara langsung kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi.

Ketua Komisi D DPRD Jateng, Nur Saadah, mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Kementerian ESDM untuk meminta klarifikasi mengenai informasi pengembangan panas bumi yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat.

“Memang ada perencanaan pengeboran di Gunung Ungaran. Tapi sampai hari ini belum ada pelaksanaan proyek. Masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui,” kata Nur kepada Espos, Minggu (27/9/2026).

DPRD Terima Informasi 19 Titik

Dalam pertemuan tersebut, DPRD Jateng memperoleh informasi bahwa terdapat 19 titik yang berkaitan dengan pengeboran panas bumi di Jawa Tengah. Informasi itu kemudian menjadi salah satu perhatian DPRD karena menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Kekhawatiran warga, menurut Nur, antara lain berkaitan dengan potensi gempa bumi hingga ancaman terhadap ketersediaan air. DPRD sebagai perwakilan masyarakat meminta pemerintah memberikan penjelasan agar tidak muncul kecemasan yang berkepanjangan.

“Kita sebagai perwakilan masyarakat menyampaikan apa yang dituntut oleh masyarakat agar pemerintah ini tidak memberikan kecemasan berkepanjangan kepada masyarakat,” tuturnya.

Meski hingga saat ini belum ada pelaksanaan proyek, DPRD Jateng meminta setiap tahapan pengembangan tidak dilakukan tanpa melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.

Nur secara khusus meminta Kementerian ESDM dan PT PLN datang langsung menemui warga, terutama masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal.

“Kita minta agar langsung berkomunikasi dengan masyarakat, utamanya yang ada di lingkungan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal yang mereka khawatir terdampak dengan adanya proyek [geotermal] tersebut,” tegasnya.

ESDM dan PLN Diminta Segera Agendakan Pertemuan

Nur mengatakan permintaan tersebut telah disanggupi oleh Kementerian ESDM dan PT PLN. Pertemuan pemerintah dengan masyarakat nantinya diharapkan turut melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Kita tunggu kapan akan diagendakan. Kalau memang lama tidak ada, nanti kita tanyakan lagi agar segera dilakukan pertemuan,” ucapnya.

Menurut Nur, kekhawatiran masyarakat mengenai rencana pengembangan geotermal tidak hanya muncul di kawasan Gunung Ungaran. Penolakan juga disebut muncul dari masyarakat di kawasan Telomoyo dan Gunung Lawu.

Karena itu, pemerintah diminta memastikan terlebih dahulu apakah berbagai kekhawatiran tersebut memiliki dasar secara teknis maupun lingkungan.

“Kalau memang itu benar-benar menjadi ancaman bagi masyarakat, ya agar dihentikan,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Solopos