Pengadaan Internet di Pemkab Blora Rp2,56 Miliar, Ini Kata Bupati

Harianjogja.com, BLORA—Rencana evaluasi anggaran internet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora mulai disorot setelah nilainya mencapai Rp2,56 miliar pada 2026.

Bupati Blora Arief Rohman mengaku belum mengetahui secara rinci komponen penggunaan anggaran tersebut. Ia menegaskan pemerintah terbuka terhadap masukan masyarakat terkait efisiensi.

"Terus terang saya belum tahu detail anggaran Rp2,56 miliar itu untuk apa saja. Sesuai dengan semangat efisiensi, kalau memang bisa dilakukan efisiensi tentu masukan dari masyarakat akan kita terima dengan baik," katanya di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Senin (13/4/2026).

Di sisi teknis, Kepala Bidang Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Blora, Ahmad Hudil Khoiri, menyebut pihaknya mendapat tugas mengevaluasi kebutuhan internet di seluruh perangkat daerah, termasuk di 16 kecamatan.

Pada tahun ini, Dinkominfo memperoleh anggaran sekitar Rp500 juta untuk layanan internet dedicated yang didistribusikan ke sejumlah kantor perangkat daerah dengan kecepatan hingga 300 Mbps.

Jaringan tersebut mencakup kantor perangkat daerah di wilayah Blora kota, termasuk RSUD dr R Soetijono Blora serta Mal Pelayanan Publik (MPP). Selain itu, layanan internet juga menjangkau tiga kecamatan, yakni Cepu, Randublatung, dan Ngawen.

Namun, evaluasi teknis sebelumnya belum pernah dilakukan secara menyeluruh. Kondisi ini membuat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) memilih berlangganan internet secara mandiri menggunakan anggaran masing-masing karena menganggap jaringan yang tersedia kurang cepat.

"Mungkin bagi sebagian dinas dirasa lambat sehingga mereka berlangganan sendiri. Pada prinsipnya penganggaran internet oleh OPD diperbolehkan tergantung ketersediaan anggaran," ujarnya.

Hudil juga menilai tidak semua perangkat daerah membutuhkan internet dedicated karena biayanya relatif mahal. Saat ini, layanan tersebut hanya digunakan oleh empat OPD, yakni Dinkominfo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, serta Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

Dalam evaluasi awal, muncul pula potensi anggaran ganda di Kecamatan Cepu sebesar Rp47 juta untuk layanan internet, meski wilayah tersebut telah mendapat suplai jaringan dari Dinkominfo.

Menanggapi hal tersebut, Camat Cepu Endah Ekawati menjelaskan anggaran itu digunakan untuk mendukung jaringan di tujuh kelurahan.

"Jumlahnya ada tujuh titik untuk kelurahan, bukan hanya untuk kantor kecamatan," ujarnya.

Berdasarkan data BPPKAD Blora, total anggaran internet Pemkab Blora dalam lima tahun terakhir mencapai Rp14,769 miliar. Rinciannya, tahun 2022 sebesar Rp4,771 miliar, tahun 2023 Rp2,412 miliar, tahun 2024 Rp2,446 miliar, tahun 2025 Rp2,579 miliar, dan tahun 2026 sekitar Rp2,56 miliar.

Sementara itu, anggaran internet di Dinkominfo dalam periode yang sama tercatat sekitar Rp2,779 miliar dengan tren fluktuatif tiap tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara