Dari Darurat Sampah Banyumas Kini Jadi Rujukan Nasional

Harianjogja.com, PURWOKERTO— Kabupaten Banyumas bertransformasi dari kondisi darurat sampah menjadi salah satu rujukan nasional melalui sistem pengelolaan berbasis masyarakat yang kini dinilai lebih efisien dan bernilai ekonomi.

Perubahan ini terlihat dari turunnya biaya pengelolaan sampah secara signifikan, sekaligus meningkatnya pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menjelaskan sistem tersebut melibatkan masyarakat sejak dari sumber sampah hingga tahap pengolahan dan pemanfaatan.

Melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM), warga tidak hanya memilah, tetapi juga mengolah sampah menjadi kompos, maggot, hingga bahan bakar alternatif.

Model ini dipresentasikan saat audiensi dengan KDEB Waste Management (KDEBWM) Kerajaan Selangor, Malaysia di Purwokerto, yang datang untuk mempelajari sistem tersebut.

Sadewo mengungkapkan, pada 2018 Banyumas masih mengandalkan sistem landfill dengan biaya operasional mencapai Rp30 miliar hingga Rp40 miliar per tahun.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mencari solusi yang lebih berkelanjutan.

Biaya Turun Nilai Ekonomi Naik

Kini, biaya pengelolaan sampah di Banyumas berhasil ditekan menjadi sekitar Rp10 miliar per tahun.

Selain efisiensi, sistem ini juga mampu menghasilkan nilai ekonomi dari pengolahan sampah.

“Banyumas juga mengembangkan produksi refuse derived fuel serta mulai mengarah pada pengolahan plastik menjadi bahan baku bernilai lebih tinggi,” kata Sadewo.

Pada tahap awal, pemerintah menyediakan fasilitas dan pembiayaan.

Namun dalam perkembangannya, kelompok masyarakat mampu mengelola operasional secara mandiri.

Sistem ini dinilai sebagai integrasi antara teknologi dan partisipasi warga yang membentuk ekosistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Keberhasilan tersebut menarik perhatian berbagai daerah, termasuk dari luar negeri.

Perwakilan KDEB Waste Management, Datuk Ramli Mohd Tahir, menilai pendekatan Banyumas sebagai praktik baik yang menekankan keberlanjutan.

Ia tertarik dengan sistem yang diterapkan hingga tingkat desa, sehingga pengelolaan sampah lebih dekat dengan sumbernya.

Menurut Ramli, pendekatan tersebut relevan untuk Selangor yang memiliki sekitar 7,5 juta penduduk dan lebih dari 2,5 juta rumah tangga.

Saat ini, pengangkutan sampah di Selangor didukung sekitar 1.300 truk, namun biaya operasional terus meningkat.

“Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi kerajaan untuk memastikan sampah dapat diuruskan dengan baik tanpa membebankan biaya kepada rakyat,” ujarnya.

Ia menilai pendekatan berbasis komunitas seperti di Banyumas dapat menjadi alternatif solusi karena mampu menciptakan nilai tambah.

Ramli juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik.

“Kita tidak boleh berada di zona nyaman. Perlu ada kerja sama dan usaha untuk belajar guna memperbaiki sistem yang ada,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara