Banyumas Uji Coba Bansos Digital Verifikasi Wajah Mulai Dipakai

Harianjogja.com, BANYUMAS—Penyaluran bantuan sosial di Banyumas mulai memasuki fase baru dengan uji coba sistem digital berbasis aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), termasuk penggunaan verifikasi biometrik seperti pengenalan wajah untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Kabupaten Banyumas menjadi satu dari 42 daerah di Indonesia yang ditunjuk sebagai proyek percontohan digitalisasi bansos nasional. Sistem ini mengintegrasikan data kependudukan serta pemantauan penyaluran bantuan secara real time.

Digitalisasi bansos memanfaatkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang dipadukan dengan teknologi verifikasi biometrik.

Melalui sistem ini, proses mulai dari pendataan penerima, verifikasi, hingga distribusi bantuan dapat dipantau secara langsung untuk meminimalkan penyimpangan.

Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setia Budi menjelaskan, penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) memungkinkan verifikasi lebih akurat sekaligus mencegah duplikasi data penerima.

Selain itu, teknologi pengenalan wajah (face recognition) juga memperkuat transparansi dan keamanan penyaluran bantuan.

Kesiapan Daerah dan Tantangan di Lapangan

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai langkah awal, mulai dari koordinasi lintas perangkat daerah hingga pendataan agen Perlinsos.

Agen tersebut melibatkan aparatur sipil negara (ASN), perangkat desa dan kelurahan, SDM Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga ketua kelompok PKH.

Namun, dari total 3.740 agen, masih terdapat 1.389 yang belum mengaktifkan IKD, serta 66 nomor induk kependudukan (NIK) yang belum ditemukan.

Pemerintah daerah kini terus mendorong percepatan aktivasi IKD agar sistem dapat berjalan optimal saat uji coba berlangsung.

Selain kesiapan petugas, masyarakat penerima bantuan juga diminta segera mengaktifkan IKD sebagai syarat utama dalam sistem digital ini.

SDM PKH dan TKSK ditugaskan untuk mengedukasi keluarga penerima manfaat (KPM), terutama yang belum terbiasa dengan layanan berbasis digital.

Teguh menekankan masih banyak penerima bansos yang belum memiliki perangkat memadai, sehingga peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam pendampingan.

“Pasti banyak penerima bansos yang tidak memiliki telepon genggam atau perangkat yang kompatibel. Oleh karena itu, komitmen kepala daerah dan jajaran sangat dibutuhkan,” katanya.

Dorong Transparansi dan Efisiensi

Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti menyebut digitalisasi bansos sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah.

“Melalui forum koordinasi ini diharapkan terbangun pemahaman yang sama, komitmen yang kuat, serta langkah konkret yang terkoordinasi dalam pelaksanaan uji coba di lapangan,” ujarnya.

Program ini diharapkan mampu menjadi model penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, sekaligus mengurangi potensi penyimpangan di masa mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara