Masyarakat Didorong Berpartisipasi dalam Jasa Konstruksi

Harianjogja.com, MAGELANG—Bupati Magelang, Zaenal Arifin mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang jasa konstruksi, karena tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi tidak akan tercapai apabila hanya didominasi oleh satu atau dua pihak.

Hal itu diungkapkan Zaenal Arifin saat menjawab pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Magelang tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jasa Konstruksi, Kamis (26/10/2023).

Zaenal Arifin menjelaskan partisipasi masyarakat dalam bidang jasa konstruksi adalah peran masyarakat sebagai pemangku kepentingan sesuai posisi masing-masing.

"Masyarakat harus terlibat aktif dalam penyelenggaraan jasa konstruksi karena tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi tidak akan tercapai apabila tidak ada peran aktif dari masyarakat dan apabila hanya didominasi oleh satu atau dua pihak," katanya.

Keuntungan yang akan didapatkan oleh masyarakat apabila turut perpartisipasi aktif adalah penyelenggaraan jasa konstruksi di kabupaten magelang akan semakin terbuka, transparan dan maju.

Pemkab Magelang, lanjutnya, berkomitmen menyelenggarakan jasa konstruksi yang memberikan arah pertumbuhan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil yang berkualitas.

"Kualitas suatu kegiatan pekerjaan akan buruk apabila salah satu atau semua unsur pelaksana kegiatan tersebut tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik," katanya.

BACA JUGA: DPRD Kabupaten Magelang Soroti Capaian RPJMD 2023

Fraksi PKS DPRD Kabupaten Magelang berharap ada sistem penyelenggaraan jasa konstruksi yang disiapkan untuk dapat memastikan kegiatan jasa konstruksi di Kabupaten Magelang dikerjakan oleh penyedia jasa yang berkualitas.

Perlu ada indikator yang digunakan dalam menilai baik/tidaknya suatu pekerjaan hasil dari jasa konstruksi," kata juru bicara Fraksi PKS, Arif Rahmanto.

Ketua Fraksi Amanat Demokrat, Bambang Surendro mengatakan secara ekonomis diharapkan jasa ini dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu proses pengawasan pekerjaan konstruksi yang meliputi pengawasan moneter, pengawasan standar fisik, dan pengawasan standar waktu, dan lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.