Harga BBM 10 November 2026 di Pertamina, Shell, Vivo dan BP
Harga BBM 10 November 2026 di Pertamina, Shell, BP-AKR, dan Vivo belum berubah. Simak daftar harga Pertalite, Pertamax hingga BBM diesel.
Petugas pemadam memadamkan kebakaran di SPBU Colomadu, Karanganyar, Rabu (31/7/2024) pagi. /Istimewa-Tangkapan layar video.
Harianjogja.com, KARANGANYAR—Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau populerdengan sebutan Pom Bensin Paulan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, atau tepatnya depan Puskesmas Colomadu, terbakar pada Rabu (31/7/2024).
Camat Colomadu Dwi Adi Susilo mengatakan belum diketahui pasti penyebab kebakaran pom bensin tersebut. Selain pom bensin, juga ada satu unit mobil yang ikut terbakar.
“Saya baru terima informasi kebakaran sekitar pukul 07.50 WIB,” katanya dilansir JIBI/Solopos.
Dia mengatakan belum bisa memberikan banyak informasi lanjutan. Saat ini dirinya mengecek ke lokasi kejadian.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, petugas pemadam kebakaran telah tiba di lokasi kejadian dan melakukan proses pemadaman dan pendinginan api.
BACA JUGA : Seorang Anak di Gunungkidul Diduga Sengaja Bakar Rumah Orang Tua, Polisi Turun Tangan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Harga BBM 10 November 2026 di Pertamina, Shell, BP-AKR, dan Vivo belum berubah. Simak daftar harga Pertalite, Pertamax hingga BBM diesel.
Ketua DPRD Kota Jogja meminta Pemda DIY mengoordinasikan penanganan sampah sungai lintas wilayah. Sampah lima sungai mencapai 323,26 ton.
Pemprov Jateng membentuk Forkomsanda untuk mencegah kebocoran data, memperkuat keamanan siber, dan menjaga layanan publik digital.
Sebanyak 42.965 peserta BPJS Kesehatan di Gunungkidul kini iurannya ditanggung pemerintah pusat. Pemkab tetap menambah anggaran Rp5,5 miliar.
Raffi Ahmad bersama Ariel, Desta, dan Gading mengalokasikan Rp15 miliar untuk korban bencana. Dana diprioritaskan bagi Pidie Jaya dan Gayo Lues.
DPRD Bantul menyambut wacana pengalihan gaji PPPK ke pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai berpotensi meringankan beban APBD daerah.