Jumlah Warga Miskin di Klaten Terus Turun

Harianjogja.com, KLATEN—Jumlah warga miskin di Kabupaten Klaten terus menurun sejak 2021. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan pada 2024 sebesar 12,04% dengan jumlah penduduk miskin 141.840 jiwa dan garis kemiskinan Rp505.826/kapita/bulan.

Angka itu menurun 0,24% dibandingkan 2023 sebesar 12,28% dengan jumlah penduduk miskin 144.430 jiwa dan garis kemiskinan Rp488.102/kapita/bulan.

Sementara itu, angka kemiskinan di Klaten pada 2022 sebesar 12,33 persen dan 2021 sebesar 13,49%.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Klaten, M. Nasir, mengungkapkan berbagai program penurunan angka kemiskinan sudah digulirkan melalui berbagai OPD sesuai bidang masing-masing.

Upaya itu termasuk gelontoran bantuan dari pemerintah pusat melalui berbagai program bantuan termasuk melalui program keluarga harapan (PKH).

“Program sebenarnya banyak juga termasuk dari air bersih juga. Sehingga apa yang menjadi tujuan, memang harus didorong memiliki tanggung jawab terhadap program penurunan angka kemiskinan,” kata Nasir, Rabu (22/1/2025).

BACA JUGA: Kenaikan Upah Minimum 6 Persen Dinilai Tak Terlalu Berpengaruh pada Kesejahteraan

Nasir mengungkapkan penanganan kemiskinan tak bisa hanya dilakukan secara parsial, melainkan dilakukan secara terpadu. Hal itu menjadi salah satu pekerjaan rumah di Kabupaten Bersinar dalam penanganan kemiskinan agar lebih efektif.

Lantaran hal itu, Pemkab melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyinergikan upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan di setiap OPD. “Pada 2025 ini kami dorong melalui Bapperida menyinergikan ke masing-masing OPD terkait penanganan kemiskinan. Datanya seperti apa? Sudah sinkron atau belum. Kan percuma kalau sasarannya tidak pas,” jelas dia.

Nasir menjelaskan ukuran kemiskinan dilihat dari kondisi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Ia juga menjelaskan kondisi Klaten dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk banyak menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penurunan. “Ini butuh pemetaan, masing-masing sisi perlu dilihat dulu datanya seperti apa dan kondisi di masing-masing wilayah intervensinya berbeda-beda,” kata Nasir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Solopos