Wapres Pengganti Gibran Harus Penuhi 22 Syarat, Apa Saja?
Calon Wapres pengganti Gibran harus memenuhi 22 syarat. MPR mengungkap persiapan pemilihan yang dijadwalkan 9 Desember 2026.
Wali Kota Solo Respati Ardi memberikan keterangan kepada wartawan di Balai Kota Solo, Jumat (3/7/2026). (Solopos/Wahyu Prakoso)
Harianjogja.com, SOLO — Polemik pemasangan baliho ucapan ulang tahun ke-65 untuk mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo berujung laporan hukum. Wali Kota Solo, Respati Ardi, dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo oleh kelompok yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil.
Menanggapi hal tersebut, Respati menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Iya, tentunya kami menghormati prosesnya. Kami akan mengikuti dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga mendukung transparansi,” ujar Respati kepada wartawan di Balai Kota Solo, Jumat (3/7/2026).
Respati menekankan bahwa dirinya tidak akan mengintervensi proses yang berlangsung di aparat penegak hukum. Ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang berlaku.
Laporan terhadap Respati diajukan pada hari yang sama oleh sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil. Aktivis dari LBH Mega Bintang, Rus Utaryono, menyatakan pihaknya mendampingi sejumlah warga untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pemasangan baliho tersebut.
Menurut Rus, persoalan muncul karena baliho ucapan ulang tahun Jokowi dipasang di fasilitas milik Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan menampilkan simbol resmi pemerintah daerah.
“Kami melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang atau korupsi karena penggunaan fasilitas Pemkot dan simbol-simbol resmi, tetapi kemudian dinyatakan menggunakan dana pribadi,” kata Rus.
Ia menilai terdapat kejanggalan dalam penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan yang disebut sebagai inisiatif pribadi. Hal ini, menurutnya, perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Sebelumnya, pemasangan baliho tersebut sempat menjadi sorotan publik dan menuai polemik. Setelah mendapat teguran dari pihak tertentu, baliho-baliho itu akhirnya diturunkan. Dalam pernyataannya, Respati menyebut pemasangan baliho dilakukan menggunakan dana pribadi.
Namun, klaim tersebut justru memicu pertanyaan baru dari sejumlah pihak, terutama terkait penggunaan fasilitas dan atribut resmi pemerintah daerah.
Kasus ini kini memasuki tahap awal penanganan di Kejari Solo. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengkaji secara objektif apakah terdapat pelanggaran hukum dalam penggunaan fasilitas publik tersebut.
Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat melibatkan pejabat daerah serta penggunaan simbol dan fasilitas pemerintah yang seharusnya digunakan sesuai aturan yang berlaku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : espos.id
Calon Wapres pengganti Gibran harus memenuhi 22 syarat. MPR mengungkap persiapan pemilihan yang dijadwalkan 9 Desember 2026.
PSS Sleman terancam sanksi berat PSSI usai kerusuhan melawan Arema FC. Erick Thohir membuka opsi pengurangan poin.
Penyusunan raperda pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi hukum Peraturan Daerah Kota Magelang sektor perizinan tahun 2024
Jadwal KRL Jogja-Solo relasi Yogyakarta-Palur lengkap per stasiun. Cek jam keberangkatan, tarif Rp8.000, dan cara membeli tiket.
Indonesia meraih tiga gelar Polytron Yogyakarta International Challenge 2026. Jessica Maya, atlet asal Jogja, ikut menjadi juara ganda campuran.
Jadwal perpanjangan SIM Sleman 23 November 2026 tersedia di MPP. Cek jadwal SIM Keliling, SIMMADE, Satpas, dan persyaratannya.