Bupati Magelang Rotasi 14 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Harianjogja.com, MAGELANG—Sehari menjelang bulan suci Ramadan, Grengseng Pamuji melakukan rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Pendopo drh. Soepardi, kompleks Setda Kabupaten Magelang, Rabu (18/2/2026) sore.

Rotasi jabatan ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola birokrasi berbasis kompetensi dan sistem merit, sekaligus mendorong percepatan transformasi kinerja aparatur sipil negara.

Pelantikan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/12/22/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama. Kebijakan tersebut merujuk pada hasil akhir uji kompetensi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 070/Uji Kom-PPTP/MGL/10/2025 tertanggal 5 Oktober 2025, serta rekomendasi Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Nomor 10082/R-AK.02.03/SD/F/2026 tanggal 13 Februari 2026.

Dalam keputusan tersebut, sejumlah pejabat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebelumnya disertai ucapan terima kasih atas pengabdian mereka, sekaligus dilakukan pengangkatan pejabat baru sesuai hasil uji kompetensi. Keputusan berlaku sejak tanggal pelantikan dan akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan administratif.

Adapun pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilantik, yakni:

Slamet Ahmad Husen, S.E., M.M. sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Drs. Wisnu Argo Budiono, M.M. sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Bella Pinarsi, S.H., M.M. sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sarifudin, S.H. sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Edi Wasono, S.H. sebagai Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Aziz Amin Mujahidin, S.Pd., M.Pd. sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Iwan Sutiarso, S.Sos., M.Si. sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

M. Taufik, S.H., M.H. sebagai Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nanda Cahyadi Pribadi, AP., M.Si. sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Labaika Nugroho, S.STP., M.M. sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Budi Daryanto, S.STP., M.Si. sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gunawan Yudi Nugroho, S.STP., M.M. sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

M. Taufik Hidayat Yahya, S.STP., M.Si. sebagai Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Bambang Hermanto, S.STP., M.Si. sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam sambutannya, Grengseng Pamuji menegaskan mutasi jabatan bukan sekadar rotasi administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kinerja pemerintahan daerah. Ia menekankan pentingnya kompetensi dan sistem merit dalam setiap penempatan jabatan.

“Penempatan jabatan hari ini kami upayakan berlandaskan kompetensi dan meritokrasi. Potensi menjadi prioritas dalam menentukan posisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang,” ujarnya.

Menurut Grengseng, proses penataan jabatan telah melalui asesmen serta pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Hasilnya diharapkan mampu mendorong transformasi birokrasi yang lebih adaptif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi di lingkungan kerja masing-masing, mengidentifikasi persoalan di sektor tugasnya, serta menyusun rencana aksi daerah agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kunci pemerintahan Kabupaten Magelang ke depan adalah kolaborasi. Tidak ada OPD yang paling unggul. Semua target hanya bisa dicapai jika seluruh komponen bekerja bersama,” pungkasnya.

Grengseng menambahkan, kinerja birokrasi harus berbasis data yang akurat agar capaian pembangunan dapat terukur secara nyata. Masyarakat, kata dia, kini menunggu dampak langsung dari program pemerintah, bukan sekadar capaian administratif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News